PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kebijakan
KATA KUNCI: kebijakan
 | EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Rencana Tata Ruang Wilayah,Penggunaan Lahan Eksisting,Kesesuaian Pola Ruang |
| ADAT PEWARISAN TANAH DAN ANALISIS RELASI KEKERABATAN DALAM SISTEM PATRILINEAL PADA SUKU AWYU DI DESA ABOGE KECAMATAN ASSUE, KABUPATEN MAPPI, PROVINSI PAPUA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pewarisan Tanah,Patrilineal Suku Anya,Relazi Kekerabatan,Sistem Adat |
| ANALISIS DAMPAK EFEKTIVITAS SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,Digitalisasi,Pendaftaran Tanah,Sertipikat Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
| STRATEGI PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RTH,Kota Malang,RTRW,Keberlanjutan,Pentahelix |
| RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Desa Pesanggaran,PPTPKH,redistribusi tanah,resi |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENDAFTARAN TANAH ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kepuasan masyarakat,pendaftaran tanah elektronik,pelayanan publik kantor pertanahan,indeks kepuasa |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Tanah Elektronik,Persepsi Masyarakat,Kantor Pertanahan,Kabupaten Kubu Raya |
| ANALISIS PELAKSANAAN ALIH MEDIA PADA SERTIPIKAT ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Sertipikat Elektronik,Kantor Pertanah,Analisis Pelaksanaan |
| PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran,Kendala,Solusi |
| DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SAWAH KE NON SAWAH DI KALURAHAN TEMON KULON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Fungsi Tanah |
| KINERJA FIELSSTAFF DI KANTOR PERTANAHAN BIAK NUMFOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kinerja Fieldstoff,Kantor Pertanahan Biak Numfor,Fakior Internal,Faktor Eksternal,Laporan Periana |
 | MULTIPURPOSE CADARSTRE PENGADAAN TANAH DAN LEGALISASI ASET - PPPM STPN - 2018 - MULTIPURPOSE CADASTRE PENGADAAN TANAH DAN LEGALISA |
 | POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN RATIO LEGIS PERCEPATAN PENDAFTARAN YANAH ULAYAT DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGRARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN HAK ULAYAT - 2024 - Administrasi Pertanahan Hak Ulayat |
 | KAJIAN KEBIJAKAN: IMPLEMENTASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, SEBAGAI BENTUK PELAYANAN PUBLIK KEMUDAHAN BERUSAHA. - 2024 - Pelayanan Publik,Pemanfaatan Ruang |
 | Klaim Dari Sepihak Hingga Land reform Konflik Penguasaan Tanah Di Surabaya 1959-1967 - STPN Press - 2011 - Konflik Tanah |
 | KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN BASIS DATA DAN PENDAYAGUNAAN EKONOMI PERTANAHAN (POLICY PAPER) - Pusat Pengembangan dan Standartisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan - 2022 - Ekonomi Pertanahan |
 | FUNGSI KONSERVASI DI DALAM HUTAN ADAT - Huma Indonesia - 2019 - Hutan Adat,Hutan untuk Sosial |
 | KAJIAN KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL - 2024 - Penguatan Kelembagaan |
 | POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN KOLABORASI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) - Kerjasama Pusat Pengembangan Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dengan Organisasi Riset Ta - 2024 - PTSL |
 | POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN PERTANAHAN UNTUK MEMINIMALKAN TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH: ANALISIS POLA PERMASALAHAN, REGULASI TERKAIT, DAN REKOMENDASI KEBIJAKANNYA. - Kerjasama Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang Dan pertanahan Dengan Or - 2024 - Kebijakan Pertanahan,Kepemilikan Tanah |
