Air Mata Tjitanduy Sebuah Riwayat

Kritik Atas Penangangan Konflik Agraria di Indonesia - Reforman Agraia Momentun Keadilan dan Kesejahteraan-Pertarungan Aktor dalam Konflik penguasaan Tanah dan Penambangan pasir Besi di Urut Sewu Kebumen-Belajar Dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria Atau Redistribusi Tanah-Membaca Karakteris Dan Peta Gerakan Agraria Indonesia-Legitimati Identitas Adat Dalam Dinamika Politik Agraia- RUU Pertanahan :Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960-Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten boyolali -Konsistensi Kebijakan Kantor Pertanahan Dalam Mensejahterakan Petani Miskin.

POLA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

UPAYA MENCEGAH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH MENJADI NON SAWAH DI KECAMATAN GAMPING KECAMATAN GODEAN DAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Aspek Hukum Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha perkebunan Di Prop.Sumatera Utara. - Hak Atas Tanah dan Hak Pengusahaan Pertambangan (kajian Tentang Tumpang Tindih Hak Antara Kuasa Pertambangan P.T. Antam Dengan Hak Guna Usaha P.T.Prama Nugraha). - Kajian Pemetaan Penggunaan Tanah Menggunakan Citra Satelit Ikonos dan Citra Satelit Quick Bird. - Model Probabilitas Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Ngadipiro Kec.Nguntoronadi Kab.Wonogiri). - Avalis Perkebunan Sawit Tanah Bambu Kalimantan Selatan. - Jaminan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat desa Kemiren,Kec.Srumbung,Kab.Magelang. - Kajian Penguasaan,Pemilikan,penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Mamar Serta Pelestariannya di Kab.Kupang Nusa Tenggara Timur. - alternatif Model Reklamasi Pantai Dalam Kebijakan Pertanahan. - Pelaksanaan Konsulidasi Tanah Swadaya di Kel.Sidodadi Kec.Katobu Kab.Muna Prop.Sulawesi Tenggara. - Sikap,Pendidikan, dan Harga Tanah Dalam Kaitannya Dengan Perbedaan Luas di Letter C atau SPPT Dengan Luas di Sertipikat (Studi Kasus di Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Kebijakan Pendaftaran Tanah Terhadap Tanah Yang Tidak Memiliki Alat Pembuktian Lengkap Dalam Rangka mempercepat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Lundaye

Implementasi Kebijakan Pertanahan Tentang Sertifikasi Massal Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang

Implementasi Kebijakan Pelayanan Sertipikat massal Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kearsipan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematik Kasus Ajudikasi di kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang

Pengaruh Kebijakan Deviden Modal Kerja Terhadap Peningkatan Earning per Share pada PT> Telkom TBK

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah sistematik (studi kasus di kabupaten sleman propinsi daerah istimiwa yogyakarta dan kabupaten klaten propinsi jawa tengah)

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik

Kebijakan Pertanahan Indonesia tahun1966-1998 Kajian Tentang Perana Negara Dalam Bidang Pertanahan

Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Kabupaten Wonogiri

Mendahulukan si Miskin : Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat

Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia

Digital Land: Integrating Technology into the Land Planning Process