Kebijakan Pemberian HGU & Pengendaliannya Untuk menjamin Kesejahteraan Masyarakat & Keberlanjutan Ekologis (Desa Tanjau Pecah,Kec.Batu Ampar,Kab,Tabalong Prop.Kalimantan Selatan)

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilayah Indonesia Terhadap Reduksi Jarak dalam Pengadaan Titik Dasar Teknik Orde 4.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects.

BHUMI: JURNAL PERTANHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Pemihan Metode Transformasi Koordinat antar Zone yang berdekatan pada proyeksi TM-3 (Studi antara metode Gotthardt dengan etode Laut) - Distorsi Luas pada UTM Dan TM-3 - Perubahan Posisi titk batas bidang tanah pada pengikatan secara berantai - eraksi dalam implentasi kebijakan dasi tanah pertokoan san bukit jati gianjar Bali - Kendala Dalam Pelaksanaan Kota salatiga Tahun 1996-2006.

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik dan Kontribusinya Terhadap Ketahanan Wilayah di Kab.Sleman - Proses Pergeseran Pola Pemelikan dan Penguasaan Tanah Perkebunan Tembakau Deli - The Analisis of Assessment Ratio:Case Study in Sleman Regency District Kualitas Penduduk Prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta.

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Dimensi Pertanahan Pada Kawasan Pesisir Pantai Timur Prop.Sumut - Pemetaan Erosi Untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wuryantoro Kab.Wonogiri - Implikasi Aspek Tata Guna Tanah terhadap Persebaran Jumlah Sertifikat Tanah di Kab.Wonosobo - faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Plementasi Kebijakan Konsulidasi Tanah Perkotaan di Kawasan Bukit Jati Gianyar Bali - Studi perbandingan Pita Ukur Dalam Pengukuran Jarak Langsung.

Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization

WIDYA BHUMI: MAJALAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Pembagian Kewenangan Pusat, Prop.Daerah di Bidang Pertanahan - Implementasi Kebijakan PP No.46 Tahun 2002 di Kantor Pertanahan Kota Malang - Kebijakan Pertanahan Penguasaan Tanah yang Konsisten dan Responsif - Constructing A Chocoropleth Map (Another Choice To Present A Map) - Regresi Sebagai Model Pengukuran Nilai Tanah.

Indonesia The rise Of Capital

Dragons With Clay Feet? - Transition, Sustainable Land Use, and Rural Environment in China and Vietnam

Local Governance in Developing Countries - Public Sector Governance and Accountability Series

Sustainable Solutions for Water Resources - Policies, Planning, Design, and Implementation

Rural Poverty and the Policy Crisis

Rural Energy and Development : Improving Energy Supplies for Two Billion People

The Chinese States in Transition - Processes and Contests in Local China

Town and Hinterland in Central Java

One Southeast Asia - In A New Regional and International Setting

Jurnal Hukum: Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia - Penerapan Arbitrase On Line - Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan - Faktor-faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan perkara Korupsi - Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Indonesia - Pidana cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan HAN - Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan KDRT - Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat

Jurnal Hukum: The Essential of the 1945 - Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintah Daerah - Paradigma Baru Pembetukan dan Analisis - Pergeseran Aspek Hukum Publik - Kebijakan Perimbangan Keuangan - Ketaatan Masyarakat Internasional - Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan - Politik Hukum Lingkungan Hidup

Jurnal Hukum: Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi - Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana - Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di bidang Keuangan - Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana - Upaya Peningkatan Kwalitas Putusan Hakim Agung Dalam Melanjukan - Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara - Korelasi Antara Peraturan Daerah Perda - Permassalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik