Ekonomi Islam - Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam

Politik Kesejahteraan di Tanah Republik

Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)

Ekonomi Regional - Teori dan Aplikasi

Masyarakat Jepang Dewasa Ini

Demokrasi Indonesia Teori dan Praktik

Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi

Dari Klaim Sepihak Hingga Land Reform konflik penguasaan Tanah di Surabaya 1959-1967

Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme

Berpihak Pada Manusia - Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru

Gelombang Demokrasi Dunia (Gerakan Sosial dan Perubahan Politik)

Globalisasi dan Migrasi Antar Negara

Ekologi Politik Nelayan

Birokrasi Dalam Masyarakat Modern

Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum - Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Thesis dan Desertasi

Ekspedisi Tanah Papua - Laporan Jurnalistik Kompas

Sistem Pertanian Berkelanjutan

Kebijakan pemerintah Timor Leste Terhadap Hak Kepemilikan Atas Tanah Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Tercapainya Keadilan.

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong