Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Isu-Isu Penting

Kebijakan Legeslatif - Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara

Studi Pendahuluan Atas Kebijakan Pengaman (Safeguards) Donor-donor Bilateral untuk Progam REDD di Indonesia.

Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah: Bagaimana Kesejahteraan Daerah

Pertanian Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional - Argumentasi Teoritis, Faktual dan Strategi Kebijakan

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

Republik Kapling

Responsivitas Kebijakan Publik

Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik

Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (tantan

Kondominium dan Permasalahannya

Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan "Kumpulan Hasil Penelitian"

Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti

Konflik Sosial Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo

Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global

Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa.

Kegiatan Kediklatan Triwulan II (April-Juni) tahun 2014. Membangun Strategi Komunikasi Dalam Penerapan Kebijakan Publik.

Persepsi Aktor Lokal Dalam kebijakan Pertanahan (Studi pada Implementasi kebijakan Reformasi Agraria di Kecamatan Cipari Cilacap)demarjinalisasi Petani Oleh Kantor Pertanahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat (studi di Kabupaten Wonogiri Prop.Jawa Tengah)