Kebijakan Pengelolaan Sumber-Sumber Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat

Majalah Mngguan Warta perUndang-Undangan Referensi Hukum Dan kebijakan publik Garing nogroho Dari Film Ke Politik

Kajian Urbanisasi dan perubahan penggunaan Tanah di Kecamatan Bumiaji Prop.Jawa Timur = Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Klaten = Implementasi Kebijakan Pro Rakyat Miskin dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah) Eksitensi Lembaga Konsinyasi pada Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Pembangunan jalan Tol Semarang-Solo (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang).

Pengembangan dan Pemantapan Kebijakan Pertanahan Wilayah Jawa Bagia Selatan di Kabupaten Pacitan Buku I Fakta Wilayah.

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

paper Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah.

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2000

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia = Reformasi Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan = Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut sewu Kebumen = Belajar dari cilacxap: Kebijakan dari reforma Agraria atau Redistribusi Tanah = Membaca Karakteritris dan Peta Gerakan Agraria Indonesia = Legitimasi Identitas Adat dalam Dinamika Politik Agraria = RUU Pertanahan: Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960 = Perkembangan Peraturan Mengenai redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria di kabupaten Boyolali.

Jurnal : Vertical Housing di Daerah Istimiwa Yogyakarta : Apartemen atau Rumah Susun ? = Pengembangan Hunian Vertical Jurnal : Vertical Housing di Daerah Istimiwa Yogyakarta : Apartemen atau Rumah Susun? = Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Wilayah Keistimiwaan DIY = Problem Lahan Kota & Implikasinya ( Kasus Kota Yogyakarta)= Arah Kebijakan Fasum & Fasos Perumahan DIY.

Vertical Housing di Daerah Istimewa Yogyakarta: Apartemen atau Rumah Susun?; Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Wilayah Keistimewaan DIY; Problem Lahan Kota Dan Implikasinya (Kasus Kota Yogyakarta); Arah Kebijakan Fasum dan Fasos Perumahan di DIY

Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia

Membentangkan Ketakutanh Jejak Berdarah Perang Global Melawan terorisme

Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan

JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH EKS TRANSMIGRASI SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA PPAT DAN PERALIHAN HAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua)

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MUSEUM KARST DUNIA DI DESA GEBANGHARJO, KECAMATAN PRACIMANTORO,KABUPATEN WONOGIRI

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PERJUANGAN ISLAM UNTUK MENATA KETIDAKADILAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN SUMBER DAYA AGRARIA (Pengalaman di Indonesia)

Hukum Agraria di Indonesia - Konsep Dasar dan Implementasi