PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kebijakan
KATA KUNCI: kebijakan
 | GOVERNANCE REFORRM DI INDONESIA: MENCARI ARAH KELEMBAGAAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL - Penerbit Gaya Media-MAP UGM - 2009 - Politik Yang Demokratis |
 | REFORMA AGRARIA DALAM TINJAUAN KOMPARATIF HASIL LOKAKARYA KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI SELABINTANA - Brighten Press - 1984 - Reforma Agraria |
 | Land Acquisition - An Examination of The Principles of Law Governing the Compulsory Acquisition or Resumption of Land in Australia and New Zealand - Butterworths - 1996 - Pertanahan |
 | Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan - Bumi Aksara - 2009 - Pembangunan |
 | PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN YANG RESPONSIF (HASIL PENELITIAN SISTEMATIS DAN STRATEGIS STPN TAHUN 2019) - STPN Press - 2019 - Kebijakan Pertanahan |
 | Hukum Tata Ruang : Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah - Nuansa - 2013 - Hukum Tata Ruang |
 | TATA RUANG MASYARAKAT BADUY - Wedatama Widya Sastra - 2006 - Sastra |
 | MENGKAJI ULANG STRATEGI-STRATEGI PEMBANGUNAN - UI-Press - 1987 - Politik Ekonomi,Negara Sedang Berkembang |
 | TANAH TERLANTAR ASAS DAN PEMBAHARUAN KONSEP MENUJU PENERTIBAN - Prestasi Pustaka Publisher - 2009 - Tanah Terlantar |
 | BHUMI JURNAL AGRARIA dan PERTANAHAN: Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria(!) - PPPM-STPN - 2019 - Ketimpangan Agraria |
 | KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pola Ruang,Status Tanah,PTSL,Kesesuaian Pemanfaatan |
 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS KAWASAN HUTAN DI DESA BATU LAKI KECAMATAN PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018 - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Reforma Agraria,Redistribusi tanah bekas kawasan hutan,keberhasil |
 | STRATEGI PENCAPAIN TARGET KINERJA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP(PTSL) DAN LAYANAN RUTIN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG DAN KABUPATEN BANTUL - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - StrategiPendaftaran tanah Sistemis lengkap,PTSL,Pelayanan Rutin,Analisis SWOT |
 | DESAIN ROFORMA AGRARIA INKLUSIF UNTUK PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN KAUM DIFEBEL ( STUDI DESA SEMPU KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Desain Reforma Agraria,Keluarga Harapan,Difabel |
 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGUSAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Sistem Informasi,Basis Data,IP4T |
 | EVALUASI PELAKSANAAN PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM) (STUDI DI DESA PANDOWOHARJO, KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Partisipasi Masyarakat,Evaluasi,PTSL+PM |
 | Keberlanjutan Penghidupan Masyarakat dalam Program Reforma Agraria di Desa Banjar Agung, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung - STPN Yogyakarta - 2012 - Reforma Agraria |
 | POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN MUARA ENIM - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SPPFBT,Kebijakan,Potensi |
 | POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LAHAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SP2BT,Potensi Dampak |
 | DAMPAK DAN TIDAK LANJUT KEBIJAKAN GUBERNUR PROVINSI RIAU DALAM PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pencadangan Tanah,Dampak,Tindak Lanjut |
