KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI

MANAJEMEN RESIKO

KEBIJAKAN DAN NEGARA SEBUAH CATATAN ANTARA REALITAS, HARAPAN DAN GAGASAN

INKONSISTENSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IJIN BARU DENGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (ptsl) DI KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENGELOLAAN WARKAH PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

IDENTIFIKASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA-PERHUTANAN SOSIAL KAWASAN HUTAN DI DESA KEDUNGASRI, KECAMATAN TEGALDLIMO, KABUPATEN BANYUWANGI

REFORMA AGRARIA UNTUK KEADILAN SOSIAL

KEBIJAKAN SATU PETA UNTUK TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

URBAN 2050 LEDAKAN PERKOTAAN DI INDONESIA KARENA MOBILITAS PENDUDUK DAN KEBIJAKAN POROS MARITIM

SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR )

LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS/SISTEMATIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN METADATA PERTANAHAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN SATU PETA ( ONE MAP POLICY) DI KOTA SURAKARTA DAN SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH)

HIMPUNAN POLICY BRIEF PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA, PERTANAHAN, DAN TATA RUANG DI INDONESIA

KONSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN(SAWAH)

Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik

Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai - Sebuah Pendekatan Negosiasi

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

Implementasi Kebijakan Pro Rakyat Miskin Dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kab.Batang Prop.Jawa Tengah).

Implementasi Kebijakan Pro Rakyat Miskin dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kab.Batang Prop Jawa Tengah).

HUKUM AGRARIA DALAM TANTANGAN PERUBAHAN