SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR )

LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS/SISTEMATIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN METADATA PERTANAHAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN SATU PETA ( ONE MAP POLICY) DI KOTA SURAKARTA DAN SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH)

HIMPUNAN POLICY BRIEF PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA, PERTANAHAN, DAN TATA RUANG DI INDONESIA

KONSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN(SAWAH)

Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik

Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai - Sebuah Pendekatan Negosiasi

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

Implementasi Kebijakan Pro Rakyat Miskin Dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kab.Batang Prop.Jawa Tengah).

Implementasi Kebijakan Pro Rakyat Miskin dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kab.Batang Prop Jawa Tengah).

HUKUM AGRARIA DALAM TANTANGAN PERUBAHAN

GOVERNANCE REFORRM DI INDONESIA: MENCARI ARAH KELEMBAGAAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL

REFORMA AGRARIA DALAM TINJAUAN KOMPARATIF HASIL LOKAKARYA KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI SELABINTANA

Land Acquisition - An Examination of The Principles of Law Governing the Compulsory Acquisition or Resumption of Land in Australia and New Zealand

Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN YANG RESPONSIF (HASIL PENELITIAN SISTEMATIS DAN STRATEGIS STPN TAHUN 2019)

Hukum Tata Ruang : Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah

TATA RUANG MASYARAKAT BADUY

MENGKAJI ULANG STRATEGI-STRATEGI PEMBANGUNAN

TANAH TERLANTAR ASAS DAN PEMBAHARUAN KONSEP MENUJU PENERTIBAN