JURNAL PERTANAHAN DENGAN JUDUL HARMONI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TANAH DI WILAYAH KEHUTANAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 35/PUU-x/2012

LAPORAN HASIL PENELITIAN STPN TAHUN 2020 DOKUMEN I JUDUL LAPORAN : MENEMUKENALI PROBLEM DAN HAMBATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN.

MENGUKUR DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA SERIAL KASUS 2 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (KALIMANTAN TIMUR) DAN BANTUL (YOGYKARTA)

PENGANTAR TEORI HUKUM

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERBAGAI SEKTOR

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR GAGASAN MEMELIHARA ASET WILAYAH PESISIR DAN SOLUSI PEMBANGUNAN BANGSA

PAKAI MASCARA DAN JADILAH PASIEN CERDAS

DINAMIKA PENGATURAN PENGADAAN TANAH DI INDONESIA DARI KEPUTUSAN PRESIDEN SAMPAI UNDANG-UNDANG

PEMBANGUNAN PERDESAAN PENDEKATAN PARTISIPATIF, TIPOLOGI, STRATEGI, KONSEP DESA PUSAT PERTUMBUHAN EDISI 2

PEMBANGUANAN EKONOMI PERKOTAAN EDISI 2

KEBIJAKAN, BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK TINJAUAN KRITIS ILMU ADMINISTRASI NEGARA

KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI

MANAJEMEN RESIKO

KEBIJAKAN DAN NEGARA SEBUAH CATATAN ANTARA REALITAS, HARAPAN DAN GAGASAN

INKONSISTENSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IJIN BARU DENGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (ptsl) DI KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENGELOLAAN WARKAH PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

IDENTIFIKASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA-PERHUTANAN SOSIAL KAWASAN HUTAN DI DESA KEDUNGASRI, KECAMATAN TEGALDLIMO, KABUPATEN BANYUWANGI

REFORMA AGRARIA UNTUK KEADILAN SOSIAL

KEBIJAKAN SATU PETA UNTUK TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

URBAN 2050 LEDAKAN PERKOTAAN DI INDONESIA KARENA MOBILITAS PENDUDUK DAN KEBIJAKAN POROS MARITIM