PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kebijakan
KATA KUNCI: kebijakan
 | DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kasus di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peremajaan Permukiman Kumuh,Dampak Ekonomi,Dampak Sosial,Peremajaan |
| PERKEMBANGAN NILAI TANAH PASCA PEMBANGUNAN JALAN BUNG KARNO DI KABUPATEN BANYUMAS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - nilai tanah,pembangunan jalan,aksesibilitas,alih fungsi lahanZona Nilai Tanah,ZNT |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (OVERLAPPING (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Tumpang Tindih |
| ANALISIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH OBJEK LANDREFORM AKIRAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) (STUDI KASUS DI DESA OKO-OKO KECAMATAN POMALA KABUPATEN KOLAKA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,Reforma Agraria,Peralihan Hak,Kepastian Hukum,Hukum Agraria |
| PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Tanah Aset Pemerintah |
| PROGRESIVITAS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (DI DESA HULUBANTENG, KECAMATAN PABUARAN, KABUPATEN CIREBON) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,Kemajuan,Partisipasi Masyaraka |
| KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ketidaksesuaian,Lahan Sawah Dilindungi,Rencana Tata Ruang Wilayah Purworejo |
| STRATEGI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO DALAM PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pengadaan tanah,Bendungan Bener,strategi 4K,ana |
| PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN LENGKAP (PTKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Program Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap,sengketa tanah,Kabupaten Bekasi,pendaftaran tana,kualitas data spatial |
| ANALISIS KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025,LaHan Sawah Dilindungi,LSD,Kabupaten Karawang,Ketahanan Pangan |
| KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL SEBAGAI SOLUSI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Kasus Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Permukiman Kumuh,Konsolidasi Tanah Vertikal,Konsep KTV Peran Stakeholder |
| ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI DAERAH RAWAN BANJIR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Banjir,Indragiri Hilir,Kesesuaian Lahan,RTRW,T |
| KESESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERHADAP LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN PERKOTAAN KELURAHAN SABILAMBO KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN KOLAKA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Rencana Detail Tata Ruang,Lahan PErtanian Pangan |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KONSOLIDASI TANAH DI KAWASAN MOTANDOI SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - konsolidasi tanah,relokasi,permukiman kumuh,persepsi |
| AKSES REFORM KABUPATEN BOGOR I: BELAJAR DARI PENGALAMAN DESA BOJONG MURNI, KECAMATAN CIAWI SKRIPSI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Ases Reform,Keberhasilan KTH Sadar Tani Muda |
| PENDAFTARAN TANAH KOTA LENGKAP (PTKL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Kota Lengkap,PTKL,Kota Tangerang,Validasi Data,Kepastian Hukum |
| DAMPAK PEMBANGUNAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA (KRA) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MEKARSARI KABUPATEN PANDEGLANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Akses Reform,Kesejahteraan Masyarakat,Reforma Agraria,Redistribusi Tanah |
| PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PADA BIDANG TANAH TERINDIKASI SENGKETA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pertimbangan Teknis Pertanahan,KKPR,Indikasi Sengketa |
| TINJAUAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERTANAHAN KADASTER LENGKAP JAKARTA (KAKAP JAKARTA) SEBAGAI RASIC LAYER DATA GEOSPASIAL TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi Administrasi Pertanahan,Integrasi Data Geospasial: Pembangunan Berkelanjut,LAAF KAKAP Jakarta |
