Dilema Pengelolaan Pertanahan di Kawasan Tapal Batas Kehutanan : Studi di Desa Cidugaleun, Kab.Tasikmalaya, Prop.Jawa Barat.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI GNSS CORS UNTUK DEMARKASI DI KAWASAN RAWAN BENCANA III PASCAERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 ( Studi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)

Asean Menuju Postur Baru

Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan.

Perolehan Tanah Bagi Perusahaan

Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi d

Dajjal Pemimpin Yahudi

Cheng Ho: Penyebar Islam dari China ke Nusantara

Meluruskan arah Pelestarian Keanekara

Megatrends 2000 (Sepuluh Arah Baru Untk Tahun 1990-an)

Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan (Studi Evaluasi)

Orang Laut Bajak Laut Raja Laut - Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX

Fundamentals of Land Development - A Real-World Guide to Profitable Laerge-Scale Development

Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia

Geografi Kota dan Desa

Hancurnya Negara-Bangsa - Bangkitnya Negara-Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas

Gelombang Demokrasi Dunia (Gerakan Sosial dan Perubahan Politik)

Globalisasi dan Migrasi Antar Negara

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.