PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kasus
KATA KUNCI: kasus
 | MURDER IN THE MEWS PEMBUNUHAN DI LORONG - Gramedia Pustaka Utama - 2018 - Fiksi Indonesia |
 | STATISTIKA INDUKTIF UNTUK EKONOMI DAN BISNIS EDISI II - UPP AMP YKPN - 2003 - Ilmu Ekonomi dan Bisnis |
 | HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA EDISI REVISI - PT RajaGrafindo Persada - 2020 - Hukum Tata Negara |
 | METODE PENELITIAN SOSIAL SUATU PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTIS - Alfabeta - 2018 - Penelitian Sosial |
 | PETANI & PENGUASA DINAMIKA PERJALANAN POLITIK AGARIA INDONESIA - Insist Press - 2017 - Politik Agraia,Politik Ekonomi,Agraria |
 | Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan - Buku Kompas - 2008 - Sengketa,Tanah,Mediasi |
 | TEKNIK EKSPLORASI SUMBER DAYA PESISIR (TERUMBU KARANG DAN MANGROVE) BERBASIS GEOSPASIAL - Andi - 2019 - Natural Resources and Energy |
 | Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma - Pustaka Pelajar - 2010 - Pembangunan |
 | ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TELANTAR HAK GUNA BANGUNAN PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar,Tindak Lanjut |
 | ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara Pertanahan,Ahli Waris,dan Sertipikat Hak Pakai atas tanah |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENERTIBAN TANAH TELANTAR
(Studi Kasus Hak Guna Bangunan PT Tanah Mas Duaja di Kecamatan Tembalang. Kota Semarang, Jawa Tengah) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Bangunan,Pelaksanaan |
 | KONFLIK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MANDACAN DENGAN PT.PERTAMINA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2021/PNMnk.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Hak Ulayat |
 | EVALUASI UPAYA KANTOR PERTANAHAN MENUJU KOTA LENGKAP (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL,Kota Lengkap,bidang tanah |
 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) (STUDI KASUS DI DESA PED, KECAMATAN NUSA PENIDA. KABUPATEN KLUNGKUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi Pengawasan dan Pengendalian,Penguasaan Tanah Oleh WNA,Sewa,menyewa,Wilayah P |
 | PERUBAHAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DAN KONDISI SISA LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL SIMPANG INDRALAYA- PRABUMULIH (Studi Kasus di Desa Karangan, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Jalan Tol Simpang Indralaya,Prabumulih,Sosial Ekonomi,Sisa Lahan Pertanian |
 | ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pembatalan hak atas tanah,putusan pengadilan,penanganan kasus |
 | PROBLEMATIKA PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH ASET UNTUK JALAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - aset tanah,jalan,pendaftaran tanah |
 | DAMPAK PROGRAM PELATARAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PROGRAM PELATARAN (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelayanan publik,inovasi,reformasi birokrasi,Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan,Pelataran,Indeks Kepuasan Masyarakat,IKM |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KERETA API TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DI DESA MARUMPA KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak Pengadaan Tanah,Perubahan Sosial Ekonomi,Sarana Kereta Api |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
