PELAKSANAAN KONVERSI BEKAS HAK INDONESIA ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK JUAL BELI DAN WARISAN DI KEC.SIDOHARJO KAB. WONOGIRI

PELEPASAN TANAH BENGKOK UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT SEDERHANA (SUATU STUDI KASUS DI DESA PASEKARAN KEC. BATANG) DI KAB. DATI BATANG

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BRI MENGGUNAKAN SURAT KUASA MEMASANG HIPOTIK DALAM PEMBEBANAN HIPOTIK HAK MILIK ATAS TANAH (SUATU STUDI KASUS DI BRI KANTOR CABANG PURWOKERTO KAB.BANYUMAS)

PELAKSANAAN KONVERSI TANAH MILIK ADAT DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH BEKAS MILIK ADAT KARENA JUAL BELI DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KEC. PASAR MINGGU KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

PERANAN KEPALA DESA DIDALAM INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI KEC.KEBAKKRAMAT KAB. DATI II KARANGANYAR

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

UPAYA PENCEGAHAN SERTIPIKAT GANDA DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ATAS TANAH

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KEC.LEMAHABANG KAB.BEKASI PROP.JAWA BARAT TAHUN 1989 - 1994

STUDI TENTANG RELOKASI DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI DAERAH RELOKASI SUKU TERASING PERAMBAH HUTAN DESA SIMALOU KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

STUDI TENTANG PEMBERIAN IJIN LOKASI PENATAAN RUANG KOTA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA BEKAS PEMILIK TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

PERANAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

PENGARUH JUMLAH PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TUNGGAKAN BERKAS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL.

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN GUNA MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN TAMALATE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

HUBUNGAN NILAI LOKASI TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH DI KOTA BATANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

REALISASI IZIN LOKASI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PAKET KEBIJAKSANAAN DAN DEREGULASI PERTANAHAN 23 OKTOBER 1993 DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DENGAN LINGKUNGAN HUNIAN YANG BERIMBANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

Warta Perundang-undangan edisi110, 01 april- 07 april 2014: KPU Diskualifikasi Parpol dan Caleg.

Warta Perundang-undangan edisi 129, 19 agustus- 25 agustus 2014: Menanti Happy Ending" Kasus Marshanda.