Penggunaan Tanah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Daerah Pedesaan Propinsi Sumatera Utara Publikasi 215

Materi Pokok Teori Pembuatan Keputusan

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Beserta penghasilan Dan pemberian perawatannya

Pedoman tentang Pemeriksaan Kas Dan Barang negara (Setelah di Sesuaikan Dengan KEPPRES No.29/30)

Petujuk Interen Tata Cara Pembukuan Dan Administrasi Kas Bendaharawan

Penentuan Lokasi Daerah Miskin Propinsi Lampung

Perhitungan Produktipitas tanah Propindi Dati I kalimantan selatan. Publikasi No.363

Perhitungan produktivitas tanah Propinsi Dati I Sulawesi Utara publikasi no.365

Majalah Sandi Media Komunikasi dan Informasi Pertanahan Edisi XXXIV-2012 Reformasi Pertanahan

Majalah Sandi Media Komunikasi dan Informasi Pertanahan Edisi : XXXIV-2012: Reformasi Birokrasi

Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Lembaga Pertanahan Nasional Angkatan XXVI

Pengetrapan Pasal 14, 15 UUPA (Tentang Land Use Planning) Terhadap Pembangunan Nasional - Publikasi No. 255

Studi Klasifikasi Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Kajian Penganaan BPHTB Terhadap Pelaksanaan Peralihan Hak Serta Implikasinya di Kabupaten Kudus Prop.Jawa Tengah

Kedudukan Hukum Tanah Bekas Hak Milik Adat Dari Masyarakat Hukum Dat yang Telah Diterbitkan Hak Guna Usaha Atas Tanah Tersebut Berdasarkan UUPA Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pertanahan (Studi Kasus di Propinsi Bengkulu)

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah.

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2000

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.