PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA DI SATUAN KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

PENGARUH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP KINERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

PENERAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN (SPOPP) DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN

PENGELOLAAN WEDI KENGSER DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STUDI TENTANG HARGA TANAH DI KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PENSERTIPIKATAN TANAH GUNA PENINGKATAN AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

Cinta di Atas wan ( karena cinta itu memberi dan menerima )

Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta Bangunan - Bagi Warga negara Asing dan Badan Hukum Asing

Adat-Istiadat Orang Rembong di Flores Barat

Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual - (Intellectual Property Rights)

Perspektif Masyarakat Hukum Adat dan Kapitalisasi Tanah Adat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Provinsi Papua

PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN DI BANK SYARIAH

PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PADA SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

NEGARAISASI DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH ULAYAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT)

PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN PASCA KONFLIK ETNIS DI SAMBAS TAHUN 1999

URBANISASI, ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN, DAN HARGA TANAH DI KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PENGELOLAAN DAN STATUS TANAH YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK MASJID DI LINGKUNGAN PERUMAHAN (STUDI DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT)

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

�STUDI ANALISIS MANFAAT PERKEBUNAN TEBU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR JALAN DAENDELS KABUPATEN PURWOREJO�