KESADARAN MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli dalam mewujutkan tertib administrasi pertanahan.

Pelaksanaan Pendaftran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Waris Dengan Akta Pembagian Hak Bersama

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

Pelaksanaan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

STUDI PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERALIHAN HAK KARENA JUALBELI Dl KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENA PEWARISAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA YANG DIPEROLEH SEBAGAI WARISAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

Pendidikan Pancasila

Traditional Decision Making and Law (Institutions and Processes In An Indonesian Context)

Dasar-Dasar Hukum Perumahan

Contoh-Contoh Kontrak, Rekes Surat Rekes dan Surat Resmi Sehari-hari Jilid 2

STUDI DAMPAK PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERALIHAN HAK KARENA JUAL BELI DIKABLPATEN CELACAP PROVINSIJAWA TENGAH

Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai

STUDI TENTANG PENDAF1 ARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI .IAWA TENGAII

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERALIHAN HAK KARENA JUAL-BELI TANAH NON PERTANIAN DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI D.I.YOGYAKARTA

Pendidikan Kedinasan

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)