Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Refensi Kebijakan Publik KiAgus Badaruddin tetap konsisten Berantas Pencucian Uang Dan Pendanaa terorisme

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Referensi Kebijakan Publik Arcandra Tahar Sinergi Bangun Kemandirian

Majalah DwiMingguan Warta PerUndang-Undangan Referensi Kebijakan Publik Liputa Utama trump Bagi Masa depan Indonesia

Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah = Evaluasi Pemetaan Partisipatoris di Kab.Grobogan (studi kasus Kec.Penawangan) = Kajian Hukum Tentang Keberadaan Hak Preoritas Dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan = Eksistensi Hak Preoritas Dalam Rangka Perolehan Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan di kota semarang) = Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (studi strategi pertanahan pemerintah desa prigelan Kec.pituruh, Kab.Purworejo) = Kadaster Kelautan Multiguna (tinjauan aspek informasi geospasial) = Perbandingan antara Capital Gain pada Investasi Tanah Dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Invlasi di Kab.Klaten (periode 2005-2013) = Eksistensi Tanah Eks Swapraja (Studikasus Tanah Sunan Ground Surakarta).

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Indonesia Sasaran Kartal Narkoba

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Sri Mulyani Kembali

Evaluasi Peranan SPOPP Untuk Peningkatan Pelayanan Pensertipikatan Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta

Evaluasi Pelaksanaan Pengakuan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Jambi Provinsi Jambi

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Bekas Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua

OTOMASI MANAJEMEN PETA UNTUK IDENTIFIKASI INFORMASI GEOSPASIAL DI KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

EVALUASI KEGIATAN GRAPHICAL INDEX MAPPING (GIM) DALAM RANGKA PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSIRAWAS

STUDI PELAKSANAAN GRAPHICAL INDEX MAPPING (GIM) DALAM RANGKA PENINGKATAN BASIS DATA SPASIAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO

PENERAPAN TEORI AKSI DALAM PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN PETA PENDAFTARAN SISTEM TUNGGAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN PERDATA ATAS OBJEK PERKARA A QUO YANG SAMA (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Sumatera Utara)

PENERAPAN TRAVEL COST METHOD DALAM VALUASI EKONOMI KAWASAN WISATA BUDAYA DESA PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI

PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PERMOHONAN PERALIHAN HAK, SK PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah)

Problematika Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pasca Penerapan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN MELALUI LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH (LARASITA) (Studi di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)

KEWAJIBAN PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)