SISTEM PENGARSIPAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRODUKTIVITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN.

SIKAP APARAT KANTOR PERTANAHAN TERHADAP KEBERADAAN JASA PERANTARA DALAM BIDANG PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA.

PENGARUH PELAKSANAAN PEMBUATAN GAMBAR SITUASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALANGKA RAYA.

KESIAPAN APARAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PERALATAN TEKNIS DALAM PROSES KELANCARAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK PERKANTORAN TERHADAP PENDAPATAN PENDUDUK DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN.

PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT MELALUI KONVERSI DALAM MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAMBI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JAMBI.

PERANAN KUALITAS APARAT PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT.

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

EVALUASI PEMANFAATAN PETA DASAR FOTOGRAMETRI DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SPORADIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG.

PENGARUH PENGAWASAN DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP EFISIENSI PEKERJAAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI.

PEMANFAATAN PETA DASAR FOTOGRAMETRI DAN MASALAHNYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOSOBO.

Analisa Data Pokok Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang

PEMETAAN JENIS DAN JUMLAH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG TELAH DITERTIBKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN.

STUDI PRODUKTIVITAS KERJA TEKNISI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MADIUN PROPINSI JAWA TIMUR.

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN KOMPUTER PADA SISTEM PELAYANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.

PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT.

KASUS PERTANAHAN DAN PENYELESAIANNYA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA BOGOR.

STUDI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT PROPINSI JAWA BARAT.

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN.