PERANAN PETA DASAR PENDAFTARAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KAB. CIAMIS PROP. JAWA BARAT

PENGARUH UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II BANTUL

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BRI MENGGUNAKAN SURAT KUASA MEMASANG HIPOTIK DALAM PEMBEBANAN HIPOTIK HAK MILIK ATAS TANAH (SUATU STUDI KASUS DI BRI KANTOR CABANG PURWOKERTO KAB.BANYUMAS)

TINJAUAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK GAMBAR SITUASI GUNA MENJAMIN KEPASTIAN FISIK DAN HUKUM DALAM MEMENUHI AZAS SPESIALITAS DI KANTOR PERTANAHAN KAB. KENDAL

PERANAN PETA PENDAFTARAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KAB. SLEMAN

PENGARUH JARAK DESA KE KOTA TERHADAP PRODUKSI SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KAB. KLATEN

PERANAN PETA PENDAFTARAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

MANFAAT TERSEDIANYA PETA PENDAFTARAN TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI PROP. KALIMANTAN TIMUR

PENGARUH JUMLAH PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TUNGGAKAN BERKAS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL.

MANAJEMEN KEARSIPAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PENGARUH LATIHAN JABATAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA KAITANNYA DENGAN KONTRIBUSI KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

APLIKASI SISTEM LOKET TERHADAP KELANCARAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN.

SISTEM PENGARSIPAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRODUKTIVITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN.

SIKAP APARAT KANTOR PERTANAHAN TERHADAP KEBERADAAN JASA PERANTARA DALAM BIDANG PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA.

PENGARUH PELAKSANAAN PEMBUATAN GAMBAR SITUASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALANGKA RAYA.

KESIAPAN APARAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PERALATAN TEKNIS DALAM PROSES KELANCARAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK PERKANTORAN TERHADAP PENDAPATAN PENDUDUK DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN.

PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT MELALUI KONVERSI DALAM MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.