Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

PENGENDALIAN PERUBAHAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS.

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

KEBERADAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KALIJAMBE DATI II SRAGEN.

PERALIHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN GAMPING KAB. DATI II SLEMAN PROP. D.I.YOGYAKARTA.

KONTRIBUSI FAKTOR FISIK DAN STATUS TANAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG PROP. JABAR.

PENYIMPANGAN SISTEM JUAL BELI TANAH BEKAS TANAH PERDIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS DI KALURAHAN KADILANGU, KECAMATAN DEMAK) DI KAB. DATI II DEMAK.

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Sistem Nasional

Tanah, Rakyat dan Demokrasi

Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar

Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Atau Kota di Indonesia

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

PRI - NONPRI dan Masalah Ekonomi

Sinergi Perpajakan dan Pasar Modal

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

PENGARUH PENGAWASAN KEPALA KANTOR TERHADAP PERSONIL DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PONTIANAK PROP. KALBAR.

PERANAN PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II SAMBAS PROP. KALBAR.

KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KELURAHAN PARIT TOKAYA KEC. PONTIANAK SELATAN KOTAMADYA PROP. KALBAR.

Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan - Menggerakan Kekuatan Lokal dalam Globalisasi Ekonomi