
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Tentang Pengaturan syarat kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004-kajian konflik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalur evakuasi tsunami alai-by pass di kota padang-Perjanjian bangun guna serah antara pemerintah kabupaten/kota dan perseroan terbatas-Dokter,pasien dan malpraktik-Penerapan prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang bus umum-Tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas menurut hukum positif-Perspektif pertanggungjawaban pidana korparasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi-The elements of sustainable utilization-Green campus initiative:transforming law in book into law in action-The world trade organization (WTO) free trade within fair trade challenges-The position of indirect evidence as verification tools in the cartel case-Interpretation of syiqaq and its procedual law at relegious court in Yogyakarta-The theorization of institutions of judicial review of the constitutionality of laws-Consumers health and safety on the internet based medical consultiation. - Ugm Press - 2014 - Jurnal Mimbar Hukum |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. - Fakultas Hukum UGM - 2012 - Hukum Tertulis |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Analisis kritik terhadap putusan mahkamah konstitusi nomer 36/PUU-X/2012 - Faktor Historis, sosiologi, politik, dan yuridis dalam penyusunan RUU HAP - Reforma Agraria paradigma pancasila dalam penataan kembali politik Agraria Nasional - Masalah keadilan pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam sistem IHR - Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik - Kajian penguatan komonitas intelijen daerah - Suprogate mother dalam perspektif Hukum pidana Indonesia - Anti-terrorism legal framework in Indonesia Its development and challenges - The implemantation of natural disaster management progam in Indonesia between 2007 and 2013 - Creditor protection within corporate group insulvensy - Public policy Violation under new york convention - Intellektual property law in indonesia after 2001 - United kingdom and usa's legisi ations to clear historic contamination - The reform of corruption eracadication in Indonesia the prismatic law in the recont context. - Fakultas Hukum UGM - 2013 - Mahkamah Konstitusi |
![]() | Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) - Alfabeta - 2013 - Intisari Hukum Adat |
![]() | Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia - Dilengkapi Undang-Undang Peradilan Tahun 2009 - UII Press - 2010 - Reformasi Hukum |
![]() | KAJIAN YURIDIS TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI DESA GUWOSARI, KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PROSPEK PENERAPAN PETA ZONA NILAI TANAH BPN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (Studi di Kabupaten Sleman) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN ALOK BARAT KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PERAN SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Blora) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | Seri Hukum dan Keadilan Sosial, Untuk Apa Plurarisme Hukum ? : Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agraria di Indonesia - Biro Hukum Dan Humas - 2011 - Seri Hukum |
![]() | Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian - PT Gramedia Pustaka Utama - 2013 - Hukum Internasional |
![]() | Dispute Settlement Body-WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional-Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukumj Adat di Indonesia-Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujutkan Hak Masyrakat Lokal-Urgensi Fatwa dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah-Perdagangan Dalan Jangka komoditi dan Kajian Hukum Kontrak derivatif Forek dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia-Manjemen Transportasi di Jakarta - FHUI - 2012 - Jurnal |
![]() | KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - STPN - 2008 - Pengendalian Pertanahan |
![]() | Kajian Aspek Pertanahan Atas Pembangunan Perumahan dan Real Estate Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur - STPN Press - 2005 - Real Estate |
![]() | Aspek Hukum Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha perkebunan Di Prop.Sumatera Utara. - Hak Atas Tanah dan Hak Pengusahaan Pertambangan (kajian Tentang Tumpang Tindih Hak Antara Kuasa Pertambangan P.T. Antam Dengan Hak Guna Usaha P.T.Prama Nugraha). - Kajian Pemetaan Penggunaan Tanah Menggunakan Citra Satelit Ikonos dan Citra Satelit Quick Bird. - Model Probabilitas Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Ngadipiro Kec.Nguntoronadi Kab.Wonogiri). - Avalis Perkebunan Sawit Tanah Bambu Kalimantan Selatan. - Jaminan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat desa Kemiren,Kec.Srumbung,Kab.Magelang. - Kajian Penguasaan,Pemilikan,penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Mamar Serta Pelestariannya di Kab.Kupang Nusa Tenggara Timur. - alternatif Model Reklamasi Pantai Dalam Kebijakan Pertanahan. - Pelaksanaan Konsulidasi Tanah Swadaya di Kel.Sidodadi Kec.Katobu Kab.Muna Prop.Sulawesi Tenggara. - Sikap,Pendidikan, dan Harga Tanah Dalam Kaitannya Dengan Perbedaan Luas di Letter C atau SPPT Dengan Luas di Sertipikat (Studi Kasus di Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. - STPN Press - 2008 - Jurnal Aspek Hukum |
![]() | BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Kesejahteraan Rakyat - makna Pembatasan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah di Prop.Bali-Kajian Penerapan 3D cadasterada Mall dibawah Lapangan Karebosi Kota Makasar Prop.Sul-Sel. - Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pada Kawasan Lindung di Kecamatan Kejajar Kab.Wonosobom Pro.Jawa Tengah - Konflik dan Kesenjangan Agraria - Pengaruh Motofasi Kerja Terhadap Efektivityas Kerja Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Klaten dan Kota Magelang - Etos Petani Kabupaten Purworejo - Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Persertipikatan Tanah di Kab.Bantul - Perancangan Sistem Kearsipan Gambar Ukur Analog ke Dalam bentuk Data Gitital (Studi Kasus Hasil Pengukuran Tanah Secara sporadik di Kec.Ngaglik). - Pemodelan Nilai Tanah di Kawasan Bayangan (Shadow Zone)(Studi Kasus:Kelurahan Bausasran Kec.Danurejan Kota Yogyakarta) - STPN - 2010 - Penggunaan Tanah,Kadaster,Tanah Terlantar,Jurnal Bhumi |
![]() | Kajian status Tanah Dihubungkan dengan Rencana Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Minahasa - Universitas Sam Ratulangi - 2001 |
![]() | Kajian Pendaftaran Hak Guna Ruang Bawah Tanah Melalui Pendekatan Konsep Kadaster Tiga Demensi (Studi Kasus Lokasi Terminal Blok M) - Institut Tehnologi Bandung - 2010 - Kajian Pendaftaran |
![]() | Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wialayah Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada efektifitas hukum guna melindungi golongan yang lemah dalam masarakat - Unifersitas Diponegoro - 2005 - Pelaksanaan Pemberian |
![]() | Kebijakan Pertanahan Indonesia tahun1966-1998 Kajian Tentang Perana Negara Dalam Bidang Pertanahan - FE Universitas Indonesi - 2005 - Kebijakan Pertanahan |