STUDI PEMEKARAN KOTA DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN PRODUKSI PADI DI KOTA ADMINISTRATIF KLATEN.

PEMBERIAN IJIN PERUBAHAN TANAH KAITANNYA DENGAN PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KAB. DATI II GUNUNGKIDUL.

Sosiologi Politik - Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik

Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan : Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON

Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)

Sistem-Sistem Ekonomi

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Kumpulan Undang-Undang HKI

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Komentar Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU No 4 Tahun 1996) dan Sejarah Terbentuknya

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA KAITANNYA DENGAN KONTRIBUSI KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH NEGARA UNTUK KEBUN ROTAN DI DESA DADAHUP KECAMATAN KAPUAS MURUNG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS.

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Prosedur Gugatan Perdata - Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Replik, serta Putusan Pengadilan

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa