PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kab
KATA KUNCI: kab
 | UJI VALIDITAS PETA BIDANG TANAH HASIL PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Akurasi,Validitas,Reliabilitas |
| PENYELENGGARAAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA SEKTOR BERUSAHA MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION DI KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - OSS RBA,PKKPR Berusaha,RDTR dan PTP |
| PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH KELURAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - rencana aksi,potensi desa,pemberdayaan masyaraka |
| PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH DESA DAN ANALISIS EKONOMINYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Rencana Aksi |
| ANALISIS PENANGANAN MASALAH TUMPANG TINDIH PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH DI KAWASAN HUTAN, HAK GUNA USAHA (HGU) DAN PERHUTANI/KEHUTANAN DI KABUPATEN LANGKAT, SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Pelepasan Aset Kehutanan dan HGU,Reforma Agraria |
| UPAYA PENYELESAIAN BIDANG-BIDANG TANAH KLUSTER 4(K4) DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN DESA/KELURAHAN LENGKAP DI KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - PTSL,Strategi Penyelesaian K4,Peningkatan Kualit |
| UPAYA PENYELESAIAN BIDANG-BIDANG TANAH KLUSTER 4 DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN DESA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Bidang tanah K4,Peningkatan kualitas data,Nilai |
| UPAYA PENYELESAIAN BIDANG-BIDANG TANAH KLUSTER 4(K4) DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN DESA/KELURAHAN LENGKAP DI KABUPATEN KARANGANYAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Kualitas data bidang tanah,K4,Nilai Desa Lengkap |
| UPAYA PENYELESAIAN BIDANG-BIDANG TANAH KLUSTER 4 DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN DESA/KELURAHAN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Desa,Keluharan LengkapKluster 4,Peningkatan Kua |
| ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KLUSTER 3 DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, DAMPAK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DI KABUPATEN MAGELANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - bidang tanah K3,dampak sertipikat,pendaftaran ta |
| PELAKSANAAN AKSES REFORM MELALUI PENGEMBANGAN PADI ORGANIK DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA RAWAJAYA KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - reforma agraria,padi organik,kesejahteraan |
| KAJIAN IMPLEMENTASI APLIKASI JENANG KUDUS DAN APLIKASI LOKETKU DALAM RANGKA KEMUDAHAN PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Aplikasi Jenang Kudus,Aplikasi Loketku,ISO 9126 |
| TANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH - Gava Media - 2021 - Pelayanan Pemerintah Daerah |
| PENGANTAR HUKUM INTERNATIONAL - PUSTAKABARUPRESS - 2021 - Hukum International |
| WAKAF DAN EKONOMI SYARIAH ISU-ISU KONTEMPORER - PT Elex Media Komputindo - 2022 - Wakaf,Perekonomian di Indonesia |
| NASIONALISME ISLAMISME PIKIRAN-PIKIRAN SOEKARNO MUDA, MARKISME. - IRCiSod - 2021 - Perjuangan Menuju Indonesia Merdeka |
| UUD 1945 AMANDEMEN DENGAN KABINET MAJU (JOKOWI-MA'RUF) PERIODE 2019-2024 - Tim Huta Publisher - 2019 - Undang,Undang dan Paraturan Indonesia |
| ADAT MINANGKABAU MENGHADAPI REVOLUSI - Gema Insani - 2021 - Kebudayaan Minangkabau |
 | KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN - Biro Hukum dan Organisasi Sekreriat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2012 - 2009 - Peraturan Kawasan Hutan |
| Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP. - BPN RI STPN - 2016 - Jurnal Agraria dan Pertanahan |
