PELAKSANAAN KONVERSI DAN HAK MILIK ADAT ATAS TANAH DI WILAYAH KECAMATAN KOTA SELATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II GORONTALO.

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PENDAPATAN PETANI PENERIMA DI KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH NEGARA UNTUK KEBUN ROTAN DI DESA DADAHUP KECAMATAN KAPUAS MURUNG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS.

SIKAP APARAT KANTOR PERTANAHAN TERHADAP KEBERADAAN JASA PERANTARA DALAM BIDANG PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA.

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTAMADYA YOGYAKARTA TERHADAP PENYUSUTAN LUAS SAWAH DI KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

PENGARUH PELAKSANAAN PEMBUATAN GAMBAR SITUASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALANGKA RAYA.

PERANAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH KPR-BTN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA MATARAM.

PENGARUH PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PETANI PENGGARAP DI DESA WONGGEDUKU KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDARI.

PERANAN PENGHULU SUKU DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH HAK ADAT DI NAGARI BATU BASA KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT.

KESIAPAN APARAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PERALATAN TEKNIS DALAM PROSES KELANCARAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.

PERANAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI.

PENGARUH PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PENINGKATAN HARGA TANAH DI KECAMATAN MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA PROPINSI JAWA BARAT.

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT.

PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA KOLEKTIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI PERWAKILAN KECAMATAN KEMPO PEKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DOMPU.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK PERKANTORAN TERHADAP PENDAPATAN PENDUDUK DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN.

PERANAN RANCANGAN UMUM TATA RUANG KABUPATEN SEBAGAI PENGENDALI PEMBERIAN IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI BUKAN PERTANIAN DI KABUPATEN DATI II BANTUL

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PERORANGAN DI KECAMATAN KRATON KOTAMADYA YOGYAKARTA.

PARTISIPASI KEPEMILIKAN TANAH YANG TERKENA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN DI DESA BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL.

PERANAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN.

EVALUASI PENGGUNAAN TANAH DITINJAU DARI RENCANA DETIL TATA RUANG KAWASAN PUNCAK DI KECAMATAN CUGENANG PACET DAN SUKARESMI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.