DAMPAK KERJASAMA EKONOMI INDONESIA SINGAPURA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU TERHADAP SERTIPIKAT TANAH DI KABUPATEN KEPULAUAN RIAU.

PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAFTARAN PERALIHAN ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KOTA ADMINISTRATIF CILACAP KABUPATEN CILACAP.

SUATU SUMBANGAN PIKIRAN BERUPA RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DI DAERAH PADANGPUHUN KOTAMADYA BUKITTINGGI.

PENGUKURAN DAN PEMETAAN GAMBAR SITUASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO.

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN BATUCEPER KOTAMADYA TANGERANG.

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ADAT KARENA JUAL BELI DALAM MENINGKATKAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN HARJAMUKTI KOTAMADYA DATI II CIREBON.

PENGARUH PENINGKATAN STATUS KOTA ADMINISTRATIF TERHADAP PENDAPATAN TANAH DI KOTA ADMINISTRATIF BANJAR KAB. DATI II CIAMIS PROP. JAWA BARAT.

PEMETAAN DESA MISKIN DI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN DATI II MAJALENGKA MELALUI PETA TEMATIK SUATU TINJAUAN DARI STANDAR KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA SEMBILAN BAHAN POKOK.

HUBUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN BATU KAPUR DENGAN PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNG KIDUL DIY.

PENGARUH PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL SWADAYA TERHADAP PENSERTIPIKATAN SECARA RUTIN DI KECAMATAN PANEKAN KAB. DATI II MAGETAN PROP. JAWA TIMUR.

PENGARUH KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KOTAMADYA DATI II DENPASAR PROPINSI BALI.

BERBAGAI FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KABUPATEN GOWA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

UPAYA PENCEGAHAN SERTIPIKAT GANDA MELALUI KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH-TANAH MILIK ADAT SECARA SPORADIK DI KAB. DATI II SRAGEN.

PERANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK TANAH DENGAN KLASIFIKASI 32 DI KOTAMADYA PADANG.

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING.

PROSES PEMBUATAN GAMBAR SITUASI DI KANTOR PERTANAHAN KAB. SRAGEN.

JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI CAMAT SELAKU PPAT DALAM UPAYA MENUJU TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PERANAN PENELITIAN LAPANG DALAM PEMBERIAN IJIN PERALIHAN HAK TERHADAP PENGENDALIAN PEMECAHAN TANAH DI KAB. PURWOREJO.

seri politik Pancasila dan Islam Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituente

PENGARUH PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI KEC. MUNTILAN KAB. DATI II MAGELANG.