PERANAN IJIN MUTASI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG CILACAP DI KOTA ADMINISTRATIF CILACAP.

PERANAN PENELITIAN LAPANG DALAM PEMBERIAN IJIN PERALIHAN HAK TERHADAP PENGENDALIAN PEMECAHAN TANAH DI KAB. PURWOREJO.

PEMBERIAN IJIN PERUBAHAN TANAH KAITANNYA DENGAN PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KAB. DATI II GUNUNGKIDUL.

PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SAWAH KE NON PERTANIAN MELALUI IJIN LOKASI DI KEC.KEDUNGHALANG KAB.DATI II BOGOR

KONSISTENSI PEMANFAATAN ASPEK TATA GUNA TANAH UNTUK PEMBERIAN IJIN LOKASI DALAM MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TK.II TANGERANG

PENGARUH DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DALAM PROSEDUR PEMBERIAN IJIN LOKASI TERHADAP PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI KAB. DATI II CIREBON

PEMBERIAN IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DALAM UPAYA MENGENDALIKAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KAB. DATI II KLATEN PROP. JAWA TENGAH

IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DALAM PENGENDALIAN KONVERSI PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KEC. TRUCUK KAB.DATI II KLATEN

FAKOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA MINAT PENGUSAHA DALAM MENGURUS IJIN GALIAN GOLONGAN C DAN PENDAYAGUNAAN TANAH UNTUK INDUSTRI BATA MERAH TERHADAP KELESTARIAN LAHAN DI KEC.CEPIRING KAB.DATI II KENDAL PROP. JAWA TENGAH

Alfred Russel Wallace - Kiprah dan Karyanya sebagai Ilmuwan Sosial

STUDI TENTANG PEMBERIAN IJIN LOKASI PENATAAN RUANG KOTA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

PERANAN IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN DATI II SITUBONDO.

Runaway World - Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita

PERANAN RANCANGAN UMUM TATA RUANG KABUPATEN SEBAGAI PENGENDALI PEMBERIAN IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI BUKAN PERTANIAN DI KABUPATEN DATI II BANTUL

PENGARUH IJIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL PROPINSI JAWA BARAT.

Republik Kapling

PERANAN IJIN LOKASI SESUDAH PAKTO�93 DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT.

PERANAN PEMBERIAN IJIN DI BIDANG PENATAGUNAAN TANAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERUBAHAN TANAH SAWAH BERIRIGASI TEKNIS KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO.

TINJAUAN IJIN PEMAKAIAN TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA SURABAYA MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL.

Persepsi Aktor Lokal Dalam kebijakan Pertanahan (Studi pada Implementasi kebijakan Reformasi Agraria di Kecamatan Cipari Cilacap)demarjinalisasi Petani Oleh Kantor Pertanahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat (studi di Kabupaten Wonogiri Prop.Jawa Tengah)