POLA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PENYAJIAN INFORMASI PERTANAHAN MELALUI SISTEM INFORMASI INTERAKTIF PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYARPROVINSI JAWA TENGAH

KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMANFAATAN PERSAMAAN REGRESI BERGANDA UNTUK UJI RASIONALITAS HASIL ESTIMASI HARGA TANAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU HARGA TANAH (STUDI KASUS DI DESA KARANG LOR KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI PROPINSI JAWA TENGAH)

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

Kajian Aspek Pertanahan Atas Pembangunan Perumahan dan Real Estate Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur

Pemanfaatan GPS Untuk Pengukuran Bidang-Bidang Tanah Dengan Metode Stop and Rapid Static di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur

Konsulidasi Tanah Sebagai Restorasi Kerusakan Wilayah Akibat Tsunami- Aceh - Sistem Tenurial dan Implikasinya pada Pola Produksi, Distribusi Komoditi dan Konservasi Tanah (Studi di Kec.Pameungkpeuk Kab.Garut) - Kondisi Akgrokologi dan masalah Penguasaan Tanah di Kab.Cilacap Prop.Jateng - Prospek Pengembangan Pertanian non Sawah pada Tanah Timbul di Kec.Kampung Laut Kab.Cilacap - Minat Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Terhadap Pensertipikatan Tanah (Studi di Kab.Kebumen Prop.Jawa Tengah) - Penmanfaatan Extensi 3D Analyst pada ARC VIEW GIS Untuk Pembuatan Basis Data dan Visuallisasi 3 D Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) - Analisis Konversi Ruang Terbuka Hijau ke Penggunaan Perumahan di Kec.Tembalang Kota Semarang (Green Open Spece Conversion Analysision to the Use Housing Areas in Tembalang District, Semarang City) - Rasa Memiliki dan Budaya Organisasi Badan Pertanahan Nasional - Tanah Adat, Masyarakat Adat, dan Desa Adat - Kemiskinan di Kabupaten Kediri.

BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Kesejahteraan Rakyat - makna Pembatasan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah di Prop.Bali-Kajian Penerapan 3D cadasterada Mall dibawah Lapangan Karebosi Kota Makasar Prop.Sul-Sel. - Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pada Kawasan Lindung di Kecamatan Kejajar Kab.Wonosobom Pro.Jawa Tengah - Konflik dan Kesenjangan Agraria - Pengaruh Motofasi Kerja Terhadap Efektivityas Kerja Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Klaten dan Kota Magelang - Etos Petani Kabupaten Purworejo - Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Persertipikatan Tanah di Kab.Bantul - Perancangan Sistem Kearsipan Gambar Ukur Analog ke Dalam bentuk Data Gitital (Studi Kasus Hasil Pengukuran Tanah Secara sporadik di Kec.Ngaglik). - Pemodelan Nilai Tanah di Kawasan Bayangan (Shadow Zone)(Studi Kasus:Kelurahan Bausasran Kec.Danurejan Kota Yogyakarta)

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Upaya Peningkatan Pemetaan Peta Penggunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah

Analisis Kenerja Pengelolaan Bagian Kearsipan pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional propinsi Jawa Tengah

analisis Produksivitas Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Jawa Tengah Ditinjau Dari Silang Budaya

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Simpang Lima Gumul di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur

Kisah Klan Otori - Heaven's Net is Wide

Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah sistematik (studi kasus di kabupaten sleman propinsi daerah istimiwa yogyakarta dan kabupaten klaten propinsi jawa tengah)

Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Kinerja Petugas Dalam Mewujudkan Mutu Pelayanan Pembuatan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang

Kajian Perubahan Penggunaan Lqahan Sawah Menjadi Non Pertaniqan dan dampaknya Terhadap Penurunan Produksi Padi dan Lingkungan (Studi Kasus dan Permodelan di Kecamatan kartasura Kabupaten Sukoharjo,Propinsi Jawa Tengah)

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Kepres Nomor 36 tahun 2005 yang diubah oleh Perpres 65 tahun 2006