Hukum Perikatan - Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW

PELAJARAN HUKUM PIDANA BAGIAN I STELSEL PIDANA, TINDAK PIDANA, TEORI-YEORI PEMIDANAAN, DAN BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

PELAJARAN HUKUM PIDANA BAGIAN 2 PENAFSIRAN HUKUM PIDANA, DASAR PENIADAAN, PEMBERATAN & PERINGANAN, KEJAHATAN ADUAN, PERBARENGAN & AJARAN KAUSALITAS

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA EDISI REVISI

HUKUM KEPERDATAAN(DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA(BW), HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT) JILID KETIGA

HUKUM KEPERDATAAN (DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA(BW), HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT) JILID KEDUA

HUKUM PIDANA

PENGANTAR ILMU HUKUM

OTONOMI DAERAH DAN DAERAH OTONOMI

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

MEMAHAMI ILMU PEMERINTAHAN SUATU KAJIAN, TEORI, KONSEP, DAN PENGEMBANGANNYA

PENGANTAR ILMU HUKUM EDISI KEDUA

TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PSIKOLOGI LINTAS BUDAYA

KONSEP HUKUM PERDATA

METODE PENELITIAN KUALITATIF PENDIDIKAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

KURIKULUM & PEMBELAJARAN OLEH TIM PENGEMBANG MKDP KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI (DI SESUAIKAN DENGAN KEPDIRJEN DIKTI NO.43 TAHUN 2006 TENTANG KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN UU NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI)