Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Karena Jual Beli Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditor dalam Pemberian Hak Tanggungan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Praktik Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Perlindungan Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Hak Tanggungan

KARTINI NYANTRI

Pekerdja di Djawa Tempo Doeloe

Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia

Hukum Perikatan - Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW

HUKUM KEPERDATAAN(DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA(BW), HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT) JILID KETIGA

STATUS HUKUM TERHADAP PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN(STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTER, PROVINSI SUMATERA UTARA)

Teknik Pembuatan AKTA Perjanjian (TPA DUA)

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN

PENGELOLAAN TANAH-TANAH ASET PEMERINTAH KOTA CIREBON PROPINSIJAWA BARAT OLEH PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN

GUGATAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KAYU PULAU DAN KAYU BATU ATAS TANAH DAN PANTAI/PERAIRAN LAUT DI APO DOK II JAYAPURA TERHADAP PEMERINTAH DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA

PELAKSANAAN PENYERAHAN BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PT(PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I CABANG BELAWAANDALAM RANGKA PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAH KEPADA PIHAK KETIGA DIKOTA MEDAN PROVINSISUMATERA UTARA

PENGARUH FLUKTUASI SUKU BUNGA KREDIT BANK, NILAI TUKAR RUPIAH DAN LAJU INFLASI TERHADAP JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DI KA.BUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penggunaan Dan Pemanfaatan Tang kas Desa Di kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo propinsi daerah Istimewa Yogyakarta

Widya Bhumi Majalah Ilmiah TriWulan STPN Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian; Antara Harapan Dan Fakta

Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan