Sumber Daya Bumi

Warta Perundang-undangan edisi113, 22 april- 28 april 2014: Menagih Seribu Janji Caleg.

Kumpulan Undang-Undang HKI

Warta Perundang-undangan edisi 152, 27 januari- 02 februari 2015: BBM Turun,Turunkan Harga Kebutuhan Pokok !

Warta Perundang-undangan edisi 149, 06 januari.- 12 januari 2015: Beban Berat 2015.

Warta Perundang-undangan edisi 150, 13 januari- 19 januari 2015: Eksekusi Mati 2014: GAGAL.

Warta perundang-undangan edisi 148.30 desember 2014-05 januari 2015 : Membongkar Dugaan Korupsi Kurikulum 2013.

Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan

REDISTRIBUSI TANAH ABSENTEE DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA KAITANNYA DENGAN KONTRIBUSI KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

SISTEM PENGARSIPAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRODUKTIVITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN.

PERANAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN.

PERANAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Membuka Ruang, Menjembatani Kesenjangan (Pengantar Buku dan Indikator Versi 2.0)

Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat

PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT MELALUI KONVERSI DALAM MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM GUNA MENUNJANG PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN KAKAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA.

PENGARUH PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT HUKUM ADAT TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI.