Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Tanah, Rakyat dan Demokrasi

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa

Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia

PERANAN PENGHULU SUKU DI BIDANG PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK ADAT DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN DATI II SOLOK PROP.SUMBAR.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHAMBATNYA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI KECAMATAN ADIPALA KAB. DATI II CILACAP.

PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM PELAYANAN GUNA MENUNJANG KELANCARAN PROSES PENGURUSAN HAK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALEMBANG.

PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Isu-Isu Penting

PERANAN REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI DI KAB. TABANAN.

PENGARUH KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KEC. TABANAN KAB.DATI II TABANAN.

PERANAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BIDANG KEAGAMAAN DI KOTAMADYA DATI II PALEMBANG.

PERANAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KAB. DATI II DEMAK PROP. JATENG.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KAB. DATI II KLATEN.

PERANAN PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II SAMBAS PROP. KALBAR.

PERANAN KONSOLIDASI TANAH DALAM MENUNJANG PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA DI KEC. BANYUMANIK KOTAMADYA SEMARANG.

PENERAPAN SISTEN INFORMASI PERTANAHAN AREA NETWORK GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA

PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAT DI KEC. PADALARANG KAB.DATI II BANDUNG PROP. JAWA BARAT (TINJAUAN PERATURAN KBPN NO. 3/1989 DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DESA DEMI DESA)

PERBANDNGAN SURAT UKUR DENGAN GAMBAR SITUASI DALAM MENJAMIN ASA SPESIALITAS PENDAFTARAN TANAH DI KAB. MAGETAN