Jaminan Kepastian Hukum Hak-hak Atas Tanah Yang telah Mempunyai Tanda Bukti Hak

Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Objek Jaminan

Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kudus

Pembuatan Peta Pendaftaran Untuk Memeberikan Jaminan Kepastian Letak Obyek Haka Atas Tanah di Kabupaten Sleman

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Manfaat Sertipikat Hak Atas Tanah Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Untuk Jaminan Kredit Dalam Penguatan Modal (Studi di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

The Contested Commons - Conversations between Economists and Anthropologists

The American Economy in Conflict

One Southeast Asia - In A New Regional and International Setting

Acid Splash: Qisas Punishment to be Imposed Against the Offender - Stem Cell Research Development and its Protection in Indonesia -Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan pengembangan Obyek Fidusia - Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Mogok Kerja - Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik -Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum - Kosekwensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian Internasional - Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara masyarakat Samawa dengan PT.Newmont Nusa Tenggara - Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia - Penerapan Asa Itikad baik tahap prakontraktual pada perjanjian jual beli Perumahan - Status Hukum AsetPerusahaan Negara dalam Hukum Internasional - Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan wewenang penegakan Huku Persaingan Usaha - Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek kebijakan Pengupahan - alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender bagi Buruh Migran Perempuan Madura.

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DI DESA LENGKONGBARANG KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

STUDI TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEMANFAATAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT PETANI DI KECAMATAN PARON, KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR

Aspek-Aspek Hukum BUUD/KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya

PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN DI BANK SYARIAH

PENGELOLAAN DAN STATUS TANAH YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK MASJID DI LINGKUNGAN PERUMAHAN (STUDI DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT)

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA