
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Hak Tanggungan Elektronik,Mekanisme,Evaluasi |
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
![]() | IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP OBJEK WISATA TERAS KACA KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Ruang,Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
![]() | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG DI JAKARTA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Normalisasi Sungai Ciliwung,Problematika,Solusi |
![]() | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN ANTARA LAHAN SAWAH DILINDUNGI DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP POLA RUANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ketahanan Pangan,Ketidaksesuaian,LSD,LP2B,RTRW |
![]() | PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MULTIGUNA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data Pertanahan,Multiguna Layanan,Tertib Administrasi Pertanahan |
![]() | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PENERAPAN SISTEM KPR DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPEMILIKAN RUMAH DI KECAMATAN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - KPR,Pertumbuhan Penduduk,Perumahan |
![]() | UJI AKURASI PETA DASAR PERTANAHAN PADA SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA 2013 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Uji Akurasi,Kebijakan Satu Peta,Peta Dasar Pertanahan |
![]() | PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, PADA TAHUN 2017-2021 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penguasaan tanah,kawasan hutan,Perpres Nomor 88 Tahun 2017,hutan lindung,satwa alam laut |
![]() | PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPΤΡΚΗ) UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,reforma agraria,Kabupaten Banyuwangi |
![]() | KESIAPAN MENUJU PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Elektronik,Kesiapan,Kendala,Solusi,Kantor Pertanahan |
![]() | KEBIJAKAN PENANGANAN LAHAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG BERAPI (Studi Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi, Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Rawan Bencana,Gunung Merapi,Permukiman,Kalurahan Umbulharjo |
![]() | PENGADAAN TANAH ISTIMEWA (Pengganti Tanah Desa yang Terdampak Pengadaan Tanah Bandara Yogyakarta International Airport) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah desa,Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa |
![]() | IMPLEMENTASI UPAYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PENETAPAN LABAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Kebijakan,Lahan Sawah Dilindungi,LSDKota Surabaya,Mekanisme,Permasalahan,Solusi,Dampak |
![]() | Problematika dan Solusi Pembuatan Peta Bidang Tanah Klarifikasi pada Kegiatan PTSL di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tahun 2023 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PBTK,tanah,permasalahan |
![]() | DAMPAK ALIH FUNGSI PEMANFAATAN TANAH ADAT TERHADAP KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT (STUDI DI DESA ADAT UBUD, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Manfaat Tanah Adat,Ekonomi dan Budaya Masyarakat |
![]() | KESESUAIAN PENERAPAN KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KAWASAN TOD DUKUH ATAS, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Prinsip TOD,Penataan Ruang,Penentu Kawasan Prioritas,Pengembangan Wilayah |
![]() | DINAMIKA RESPON MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat Kampung Naga,Sistem Tenurial,Tanah Ulayat |
![]() | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kepemilikan,kasultanan,perijinan,pendapatan |
![]() | DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Hukum Adat,Kontilik Penguasaan Tanah Hukum Adat |