
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | KETERSEDIAAN DAN PROYEKSI KEBUTUHAN TANAH PERME BERDASARKAN NERACA PENATAGUNAAN TANAH DI KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Neraca Penatagunaan Tanah,Spasial,Permukiman |
![]() | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
![]() | STRATEGI AKSELERASI PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM PADA ASET TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Instansi Pemerintah,Kantor Pertanahan,Pendaftaran Tanah,Strategi Akselerasi |
![]() | PENGELOLAAN BASIS DATA PERTANAHAN DESA NGLANJUK, KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data,Google My Maps,Arsip,Desa Nglanjuk |
![]() | DAMPAK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (KCJB) TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN LAHAN DI DESA JATIMULYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak,Pengadaan Tanah,Pembangunan KCJB,Kondisi Sosial dan ekonomi |
![]() | ANALISIS KEPASTIAN HUKUM OBJEK HAK ATAS TANAH DENGAN PENGUKURAN MENGGUNAKAN METODE FOTOGRAMETRI PADA PTSL TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Uji Akurasi,Peta Foto,Kepastian Hukum Objek,Fotogram |
![]() | FAKTOR PENGHAMBAT PADA PENGUMPULAN DATA FISIK TERINTEGRASI DALAM MEWUJUDKAN KALURAHAN LENGKAP DI KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Data fisik,Kalurahan lengkap,Penghambat |
![]() | DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP PERMOHONAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-el) DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak,PTSL,Permohonan HT,el |
![]() | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
![]() | PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Izin Pemakaian Tanah,Penguasaan Pemilikan Tanah,Surat Ijo,Tanah Partikelir |
![]() | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
![]() | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
![]() | STRATEGI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI MENUJU KOTA LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - peningkatan kualitas data,problematika,strategi,SM,kota lengkap |
![]() | PENGARUH PEMBANGUNAN JEMBATAN SOSRODILOGO TERHADAP PERKEMBANGAN PEMANFAATAN TANAH DI SEKITARNYA (Studi di Desa Trucuk dan Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Tanah,Pembangunan,Perkembangan |
![]() | DAMPAK AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN DAN PERGESERAN TENAGA KERJA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - aglomerasi perkotaan,perubahan penggunaan tanah,pergeseran tenaga kerja |
![]() | MEKANISME, PERMASALAHAN DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH PADA TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN TOL JOGJA- BAWEN DI YOGYAKARTA (STUDI DI KALURAHAN TAMBAKREJO, KAPANEWON TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Tol Jogja,Bawen,Ganti Kerugian,Sewa Menyewa,Kasultanan |
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - LSD,Kebijakan,Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah,Arah Pengembangan Wilayah,Kawasan Perkotaan Sarbagita |
![]() | POTENSI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KALURAHAN LENGKAP SEBAGAI PENDUKUNG DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KALURAHAN (Studi di Kalurahan Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Batas Administrasi,PBT,PTSL |
![]() | KORELASI ANTARA POLA ALIH FUNGSI LAHAN DENGAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perlindungan Lahan Pertanian,Alih fungsi lahan,ketahanan pangan |
![]() | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU(STUDI KASUS DI DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu,clean and cle |