PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: jadi
KATA KUNCI: jadi
 | ANALISIS KEGIATAN PRA BTEL DAN PRA SUEL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi Digital,Alih Media,Pra BTEL,Pra SUEL |
| INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - administrasi pertanahan,kepuasan masyarakat,inovasi layanan publik,pelayanan akhir pekan,Pel |
| DAMPAK PLTU CIREBONB DAN STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PLTU Cirebon,Perubahan Penggunaan Lahan,Pengelolaan Lahan,Pembangunan Berkelanjutan,Dampak Lingkungan,Dampak Sosial Ekonomi,Analisis |
| SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Tenurial,Sertipikat Hak Atas Tanah,Konstruksi Budaya,Masyarakat Adat,Flores Timur |
| ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alat Bukti,Gambar Situasi Hukum Pertanahan,Kepastian Hukum,Sengketa Tanah |
| ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Hak Atas Tanah,Banjir Bandang,Tata Ruang Wilayah,Relokasi,Kelurahan Rua,Kota |
| EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Rencana Tata Ruang Wilayah,Penggunaan Lahan Eksisting,Kesesuaian Pola Ruang |
| ANALISIS DAMPAK EFEKTIVITAS SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,Digitalisasi,Pendaftaran Tanah,Sertipikat Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
| PROBLEMATIKA ALIH MEDIA DALAN LAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR EFRIAN AHAN KABUPATEN BOGOR I - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Buku Tanah,Surat Ukur,Problematika dan Solusi,A |
| ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN MENGGUNAKAN GOOGLE EARTH ENGINE DAN PEMODELAN CELLULAR AUTOMATA ARTIFICIAL NEURAL NETWORK DI KABUPATEN WONOGIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - tutupan lahan,Google Earth Engine,CA,ANN,prediksi spasial,Wonogiri |
| STRATEGI PEMBUATAN PETA PERSIL DI DESA SELODOKO KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - peta persil,integrasi,analisis SWOT |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN SERTIPIKAT JEMPUT DI TEMPAT (LASERJET) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALJ (STUDI KASUS DESA BENOA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Inovasi,Pelayanan,LASERJET,Kepuasan |
| KOLABORASI DALAM PENATAAN AKSES MELALUI POTENSI WILAYAH (STUDI DI DESA ARIASARI KECAMATAN ARIASARI KABUPATEN BANDUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Kolaborasi Stokeh |
| RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Desa Pesanggaran,PPTPKH,redistribusi tanah,resi |
| EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Proyek Strategis Nasional,Tanah Kas Desa,Ganti Rugi,Efektivitas |
| KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik Agraria,Penguasaan Tanah,Aset Tanah |
| SENGKETA PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BIDANG TANAH (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 220001/HK/2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karjadi) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar Bidang Tanah,Sengketa Pertanahan,Penyelesaian,Keabsahan Hukum,Mediasi,Ganı Rugi |
| PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI ULVISION TERHADAP AKURASI DAN EFEKTIVITAS ENTRI DATA PTSIL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,UI,Vision,Akurasi,Efektivitas,Otomatisas |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Tanah Elektronik,Persepsi Masyarakat,Kantor Pertanahan,Kabupaten Kubu Raya |
| ANALISIS PELAKSANAAN ALIH MEDIA PADA SERTIPIKAT ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Sertipikat Elektronik,Kantor Pertanah,Analisis Pelaksanaan |
