EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

EVALUASI PELAKSANAAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA - BELITUNG

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI KABUPATEN SANGGAU PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH OBYEK IZIN LOKASI DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

STUDI TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASl DI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA PENERIMA IZIN LOKASI Dl KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI SETELAH PAKET OKTOBER 1993 DI KABUPATEN SERANG PROVINSI JAWA BARAT

STUDI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA TANAH YANG TELAH DIBERI IZIN LOKASI DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN PROPINSI IiALIMANTAN TIMUR

REALISASI PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH DARI PEMBERIAN IZIN LOKASI MENURUT RENCANA AWAL PERUNTUKKANNYA DI KOTA DENPASAR PROPINSI BALI

Perolehan Tanah Bagi Perusahaan

Bahas Tuntas Hukum Onani

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.

PERMASALAHAN PERUMAHAN DI PINGGIRAN KOTA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (Studi Di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)

GPS For Land Surveyors

KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Kesejahteraan Rakyat - makna Pembatasan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah di Prop.Bali-Kajian Penerapan 3D cadasterada Mall dibawah Lapangan Karebosi Kota Makasar Prop.Sul-Sel. - Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pada Kawasan Lindung di Kecamatan Kejajar Kab.Wonosobom Pro.Jawa Tengah - Konflik dan Kesenjangan Agraria - Pengaruh Motofasi Kerja Terhadap Efektivityas Kerja Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Klaten dan Kota Magelang - Etos Petani Kabupaten Purworejo - Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Persertipikatan Tanah di Kab.Bantul - Perancangan Sistem Kearsipan Gambar Ukur Analog ke Dalam bentuk Data Gitital (Studi Kasus Hasil Pengukuran Tanah Secara sporadik di Kec.Ngaglik). - Pemodelan Nilai Tanah di Kawasan Bayangan (Shadow Zone)(Studi Kasus:Kelurahan Bausasran Kec.Danurejan Kota Yogyakarta)

Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia