
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI SETELAH PAKET OKTOBER 1993 DI KABUPATEN SERANG PROVINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA TANAH YANG TELAH DIBERI IZIN LOKASI DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN PROPINSI IiALIMANTAN TIMUR - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | REALISASI PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH DARI PEMBERIAN IZIN LOKASI MENURUT RENCANA AWAL PERUNTUKKANNYA DI KOTA DENPASAR PROPINSI BALI - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | Perolehan Tanah Bagi Perusahaan - Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bhumi Bhakti Adhiguna - 1995 - Tanah |
![]() | Bahas Tuntas Hukum Onani - Alhusna - 2008 - Fiqih |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. - Fakultas Hukum UGM - 2012 - Hukum Tertulis |
![]() | PERMASALAHAN PERUMAHAN DI PINGGIRAN KOTA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (Studi Di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta) - A Wiley-Interscience Publication - 2014 |
![]() | GPS For Land Surveyors - CRC Pres - 2008 - GPS Surveyors |
![]() | KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - STPN - 2008 - Pengendalian Pertanahan |
![]() | BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Kesejahteraan Rakyat - makna Pembatasan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah di Prop.Bali-Kajian Penerapan 3D cadasterada Mall dibawah Lapangan Karebosi Kota Makasar Prop.Sul-Sel. - Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pada Kawasan Lindung di Kecamatan Kejajar Kab.Wonosobom Pro.Jawa Tengah - Konflik dan Kesenjangan Agraria - Pengaruh Motofasi Kerja Terhadap Efektivityas Kerja Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Klaten dan Kota Magelang - Etos Petani Kabupaten Purworejo - Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Persertipikatan Tanah di Kab.Bantul - Perancangan Sistem Kearsipan Gambar Ukur Analog ke Dalam bentuk Data Gitital (Studi Kasus Hasil Pengukuran Tanah Secara sporadik di Kec.Ngaglik). - Pemodelan Nilai Tanah di Kawasan Bayangan (Shadow Zone)(Studi Kasus:Kelurahan Bausasran Kec.Danurejan Kota Yogyakarta) - STPN - 2010 - Penggunaan Tanah,Kadaster,Tanah Terlantar,Jurnal Bhumi |
![]() | Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004 - Universitas Udayana - 2005 - Pengaturan Izin Lokasi |
![]() | EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - STPN - 2008 - Izin Lokasi |
![]() | Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia - Gunung Agung - 2005 - Pertanahan,Evolusi |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian : Antara Harapan dan Fakta - Pemberia izin lokasi dalam otonomi daerah di bidang pertanahan (Kpres Nomor 34 tahun 2003) - Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengelolaan Tanah Kas Desa - Asisten Surveyor Berlisensi Alumni DI-PPK STPN Mungkinkah Diberdayakan. - A Wiley-Interscience Publication - 2004 - Jurnal Widya Bhumi |
![]() | The Passing of Traditional Society (Modernizing The Middle East) - Daniel Lerner - Society |
![]() | Acid Splash: Qisas Punishment to be Imposed Against the Offender - Stem Cell Research Development and its Protection in Indonesia -Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan pengembangan Obyek Fidusia - Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Mogok Kerja - Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik -Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum - Kosekwensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian Internasional - Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara masyarakat Samawa dengan PT.Newmont Nusa Tenggara - Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia - Penerapan Asa Itikad baik tahap prakontraktual pada perjanjian jual beli Perumahan - Status Hukum AsetPerusahaan Negara dalam Hukum Internasional - Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan wewenang penegakan Huku Persaingan Usaha - Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek kebijakan Pengupahan - alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender bagi Buruh Migran Perempuan Madura. - FH UGM - 2012 - Jurnal |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NAASIONAL Metode Poligon dan Permasalahannya - Perlukah Dilakukan Pengukuran Ulang Terhadap Bidang-bidang Tanah Dengan Gambar Ukur yang Melayang? - Standarisasi Pengukuran dan Pemetaan Antara Harapan dan Kenyataan - Pendayagunaan Suveyor Berlisensi dan Permasalahan yang timbul dalam kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral - Surveyor Berlisensi: Privatisasi Tenga Hati - Evaluasi PMNA/KA. BPN Nomor 1 Tahun 1997 - Pemberian Izin Lokasi di Beberapa Kab./Kota setelah Berlakunya Keprres Nomor 34 Tahun 2003. - STPN - 2007 - Jurnal Widya Bhumi |
![]() | Penggunaan TDT Orde 4 Untuk Koreksi Geometri Pada Citra Satelit QuickBird - Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Hak Gogolan di Kabupaten Laongan Prop.Jatim - Pelepasan Tanah Ulayat dalam Pemberian Hak Guna Usaha di Kab.Pasaman Prop.Sumbar - Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Alternatif Pengembangannya di Lingkungan BPN - Pemberian Izin Lokasi Oleh Pemerintah Kab.Pasuruan Setelah Berlakunya Kepres Nomor 34 tahun 2003 - Pelaksanaan Hak Penguasaan Tanah Melalui Hak Pengelolaan di Kawasan Industri Pulau Batam - Pembuata Aplikasi Pendaftaran Tanah Pertamakali Dengan Pendekatan Perancangan Basisdata Metode Top-Down. - BPN.STPN - 2007 - Penggunaan TDT Orde 4 |
![]() | Hukum Perizinan Lingkungan Hidup - Sinar Grafika - 2012 - Hukum Perizinan |
![]() | The Miracle Of Shalat - Mengungkap Kedahsyatan Energi Shalat - "Erlangga" - 2011 - The Miracle |