Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa.

STUDI PROFUKTIFITAS PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KAB. PONOROGO

Proseding Seminar : Membangun Masyarakat Irian Jaya

Politik Luar Negeri Indonesia

Politik Harga BBM : Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK

Apa Perlu Rakyat Jadi Presiden

AKURASI POSISI TITIK BATAS BIDANG TANAH YANG TIDAK DIIKATKAN SECARA LANGSUNG

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

EVALUASI PELAKSANAAN PENGIKATAN BIDANG-BIDANG TANAH Dl LOKASI YANG BELUM TERSEDIA TITIK DASAR TEKNIK NASIONAL PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

EVALUASI PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK SEBAGAI TITIK IKAT BIDANG-BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSIJAWA TENGAH

PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK SEBAGAI TITIK IKAT DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH SECARASPORADIK Dl KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan Atas Tanah

Politik luar negeri indonesia di bawah Soeharto

Bali Narasi Dalam Kuasa Politik dan Kekerasan Di Bali

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pengembangan Demokrasi

STUDI PERBANDINGAN PENGHITUNGAN KOORDINATTITIK DASAR TEKNIK ORDE 4 SECARA LANGSUNG DAN TRANSFORMASI KOORDINAT METODE HELMERT

Tragedi Politik Hukum HAM

STUDI TENTANG TRANSFORMASI KOORDINAT TITIK DASAR TEKNIK LOKAL KE NASIONAL Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA

PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK SEBAGAI TITIK IKAT DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH SECARA SPORADIK Dl KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK SEBAGAI TITIK IKAT DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH SECARA SPORADIK Dl KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG