FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DI KAB. DATI II SIDOARJO

Alfred Russel Wallace - Kiprah dan Karyanya sebagai Ilmuwan Sosial

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

Pemgembangan Koperasi (Kumpulan Karangan)

MANAJEMEN KEARSIPAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN NGANGLIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN AKTA PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAHNYA DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

Politik Lokal Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Kitab Undang-Undang Hukum Agraria - Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan

Sosiologi dan Politik

PELAKSANAAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SAYEGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pembahasan Hukum - Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia

Memotret Dinamika Hukum di Indonesia - Meretas Asa Supremasi Hukum

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta