PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: ira
KATA KUNCI: ira
 | REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH PETANI (STUDI DI DESA TALANG BELIDO DAN DESA MEKAR JAYA, KECAMATAN SUNGAI GELAM, KABUPATEN MUARO JAMBI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redntribusi Tanah,Eks HGU,Kepemilikan Tanah,Kepastian Hakunt |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH BERSERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH PASCA PENETAPAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,tumpang tindih,efektivitas,pertanahan,sertipikat |
| KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR 1 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Kepuasan Masyarakat,Kantor Pertanahan |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 UNTUK PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA SUKARAJA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Pemetaan Badang Tanah Kluster 4,Penyimpangan Regulasi |
| KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BERPERSPEKTIF PRO-POOR:STUDI TATA KELOLA TANAH KAS KALURAHAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Pembangunan Desa,Kebijakan Pro,Poor Tata Kelola Tanah Kas Kalurahan |
| PERAN PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PERTANAHAN DALAM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN UNTUK MENAMBAH PENDAPATAN KELOMPOK TANI DI KALURAHAN MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendapatan masyarakat,BKK Pertanahan,Tanah Kalurahan,Dana Keistimewaan,Kelompok Tani |
| IMPLEMENTASI PELAYANAN PERALIRAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK II KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peralihan Hak,Jual Beli Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
| DINAMIKA IMPLEMENTASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah,SWOT |
| KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALER PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Kota Malang) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,UMKM,Pemberdayaan Masyarakat,Kolaborasi Stakeholder |
| PENGEMBANGAN KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) BERDASARKAN PERSPEKTIF KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS KAWASAN TRANSIT STASIUN LEMPUYANGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - TransitOriented Development,TOD,Cagar Budaya,Keistimewaan DIY,Kesiapan Kawasan,Stasiun Lempuy |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI PENGEMBANGAN BUDI DAYA DAN DIVERSIFIKASI PRODUK OLAHAN JAMUR TIRAM DI DESA GILANG, KECAMATAN NGUNUT. KABUPATEN TULUNGAGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - reforma agraria,jamur tiram,nilai tambah,diversifikasi produk,pemberdayaan masyarakat |
| SENSUS PAJAK DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA PBB-P2 DI PADUKUHAN GADUNG, KELURAHAN BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Basis Data,Sensus Pajak,PBB,P2 |
| EBIJAKAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENEREIRAN TANAH TELANTAR DI KECAMATAN KUTA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pelepasan Hak Tanah |
| DAMPAK PLTU CIREBONB DAN STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PLTU Cirebon,Perubahan Penggunaan Lahan,Pengelolaan Lahan,Pembangunan Berkelanjutan,Dampak Lingkungan,Dampak Sosial Ekonomi,Analisis |
| ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alat Bukti,Gambar Situasi Hukum Pertanahan,Kepastian Hukum,Sengketa Tanah |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN SERTIPIKAT JEMPUT DI TEMPAT (LASERJET) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALJ (STUDI KASUS DESA BENOA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Inovasi,Pelayanan,LASERJET,Kepuasan |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Tanah Elektronik,Persepsi Masyarakat,Kantor Pertanahan,Kabupaten Kubu Raya |
| ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KECAMATAN TURI, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi Pertanahan Kalurahan,Analisis Kebutuhan,EUCS,IPA |
| PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI DALAM PENYELESAIAN KASUS MAFIA TANAH (STUDI KASUS PEMALSUAN SERTIPIKAT TANAH ) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran Kantor Pertanahan,Pemalsuan Sertipikat Tanah |
