PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: ipi
KATA KUNCI: ipi
 | RESPONSIBILITAS MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2024 DI DESA CIBUNGUR, KECAMATAN SUKARESMI, KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Responsibilitas |
| ANALISIS KEBLJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WIYONO KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN STUDI KASUS TAHUN 2018 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi kebijakan,Pendaftaran Tanah Sistemat,Anomali,dan Analisis SWOT,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebija |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| KEPASTIAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH RELOKASI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK DI KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kepastian Kepemilikan,Relokasi,Bendungan Semantok |
| PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Permasalahan |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
| PENSERTIPIKATAN TANAH KOMUNAL HASIL REDISTRIBUSI SEBAGAI SOLUSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH BESAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tanah komunal,redistribusi tanah,pensertipikatan |
| PERAN TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR (STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Gugus Tugas Reforma Agraria,Legalisasi Aset,Perm |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (OVERLAPPING (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Tumpang Tindih |
| FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI DARI PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL BEKASI-CAWANG-KAMPUNG MELAYU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONDISI SOSIAL ΕΚΟΝΟΜΙ ΡIHAK YANG BERHAK (Studi di Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Jalan Tol,Pengadaan Tanah,Uang Ganti Rugi,Sosial Ekonomi |
| PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Tanah Aset Pemerintah |
| KARAKTERISTIK TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KOTA SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tumpang Tindih,Sengketa Pertanahan,Validasi Spas |
| PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEMANFAAΤΑΝ ΤΑΝΛΗ KALURAHAN (Studi Kasus di Kalurahan Caturtanggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penegakan Hukum,Penyalahgunaan,Pengawasan,Tanah Kalurahan |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH (Stadi Di Kalurahan Patat, Kapanewon Parak, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penataan akses,Reforma agraria,Potensi |
| MEKANISME DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Hambatan |
| ANALISIS PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI KASUS DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Masyarakat Hukum Adat,PTSL,Tanah Ulayat,Hak Komunal |
| PROBLEMATIKA TANAH GOGOLAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Gogolan,Konverst,PTSL,Sertipikat Pengganti Karena hilang,Konsolidasi Ta |
| FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI KEGIATAN LAYANAN PERTANAHAN BEREDAR KELILING (LA DARLING) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - faktor yang berpengaruh,LA DARLING,minat masyarakat,perubahan hak |
| IMPLEMENTASI LAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peralihan Hak Atas Tanah,Transformasi Digital,Layanan Elektronik,Kantor Pertanahan |
