PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PENGARUH LATIHAN JABATAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Kitab Undang- Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua

Warta Perundang-undangan edisi109/ 25 maret- 31 maret 2014: Rehabilitasi Dipilih Untuk Pengguna Narkoba.

Peraturan Pemerintah Tentang Pegawai Negeri Sipil

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SAYEGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN AZAS KONTRADIKTUR DELIMITASI TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

APLIKASI SISTEM LOKET TERHADAP KELANCARAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN.

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI.

SISTEM PENGARSIPAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRODUKTIVITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN.

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN TINGKAT II KARAWANG.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH NEGARA UNTUK KEBUN ROTAN DI DESA DADAHUP KECAMATAN KAPUAS MURUNG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS.

PERANAN PENGHULU SUKU DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH HAK ADAT DI NAGARI BATU BASA KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT.

KESIAPAN APARAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PERALATAN TEKNIS DALAM PROSES KELANCARAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.

PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA KOLEKTIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI PERWAKILAN KECAMATAN KEMPO PEKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DOMPU.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PERORANGAN DI KECAMATAN KRATON KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

PENGARUH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP JUMLAH SERTIPIKAT YANG DIHIPOTIKKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.