
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Kliping Surat Kabar Harian: Agama Edisi 2010 - 2010 - Kliping Surat Kabar |
![]() | Laporan Akhir (Final Report) - Kerangka Pikir Ilmu Pertanahan - Puslitbang BPN - 1995 - Pertanahan,Laporan |
![]() | Seri Praktis Bangunan Sipil Ilmu Ukur Tanah Bangunan Sipil Pengetahuan Dari Praktek Untuk Praktek - Sekolah Pembangunan Prakarya Internasional - 1972 - Ilmu Ukur Tanah |
![]() | Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tripikor Semarang Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata - Pengadilan Negeri |
![]() | Kliping Surat Kabar Harian: Kepemimpinan & Kemiskinan Edisi April- Juni 2007 - 2007 - Kliping Surat Kabar |
![]() | Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Beserta penghasilan Dan pemberian perawatannya - CV. genep jaya Jakarta - 1986 - Kedudukan PNS |
![]() | Almanak Matahari dan Bintang 1998 - (Astronomi Untuk Ukur Tanah) - ITB - 1998 - Ilmu Ukur Tanah |
![]() | Kliping Koran Januari-April 2015 Perpustakaan STPN - 2015 |
![]() | Kliping Pertanahan September-Oktober 1996 - Perpustakaan STPN - 1996 |
![]() | Kliping Koran September-Desember 2015 Perpustakaan STPN - 2015 |
![]() | Perhitungan Produktipitas tanah Propindi Dati I kalimantan selatan. Publikasi No.363 - Direktorat Tata Guna tanah,Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri - 1984 |
![]() | Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB - "Erlangga" - 2010 - BPHTB |
![]() | Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah. - Pusat Penelitian BPN RI - 2014 |
![]() | Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional. - BPN RI Humas - 2014 - Jurnal Iptek |
![]() | Memaknai Masyarakat Sipil Sebagai The Commons: Transisi dan Aksi dalam Tata Kelola Sumber Daya = Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sda = Potensi dan Permasalahan Pulau Sangiang Sebagai Obyek Tanah Terlantar = Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urutsewu Kebumen = Perjuangan Islam Untuk Menata Ketidakadilan Penguasaan dan Pemilikan Sumber Daya Agraria di Indonesia = Tanah dan Multikulturalisme Warga Moro-moro dalam Membangun Pertanahan Atas Konflik Lahan di Register 45 Mesuji Lampung - STPN Press - 2015 - Jurnal Mhumi |
![]() | Minat Masyarakat Penerima Redistrubusi Tanah TarhadapPersertipikatan Tanah (Studi di Kab.Kebumen Prop.Jawa Tengah.) - Laporan Penelitia |
![]() | Kliping Surat Kabar Harian: Lingkungan Hidup Edisi Januari - Maret 2007 - 2007 - Kliping Surat Kabar |
![]() | IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010) - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI AGUNAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI DESA UMBULREJO KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau) - BPN RI STPN - 2015 |