PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: ipi
KATA KUNCI: ipi
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | KOLABORASI LINTAS SEKTOR PADA KEGIATAN PENATAAN AKSES UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Kolaborasi Lintas Sektor |
 | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU(STUDI KASUS DI DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu,clean and cle |
 | POTENSI PENGEMBANGAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK PENINGKATAN POTENSI PENERIMAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POTENSI WILAYAH DESA (Studi di Desa Nglanjuk Kecamatan Cepu Kabupaten Blora) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penataan Akses,Potensi Desa,Reforma Agraria |
 | RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET TANAH BERBASIS WEBGIS DI KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Manajemen Aset,SI_PAKU,Condinigter 3 |
 | STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI ALIR MEDIA GUNA PENYIAPAN DATA PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Transformasi Digital,Alih Media,Strategi |
 | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
 | KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PABRIK GULA REJO AGUNG BARI DENGAN MASYARAKAT KELURAHAN NGLAMES, KECAMATAN MADIUN, KABUPATEN MADIUN,
PROVINSI JAWA TIMUR. - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kronologi Konflik,Faktor Penyebab,Upaya Penyelesaian Konflik |
 | PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: STUDI IMPLEMENTASI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI DESA WISA ΓΑ PURWABAKTI KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pemberdayaan tanah masyarakat,penataan akses,SDGs |
 | TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pembatalan Sertipikat,Sengketa Tanah,Tumpang Tindih Sertipikat |
 | DAMPAK KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH PADA KAWASAN TANA ADAT STUDI DI DESA INODUAS KECAMATAN MANOKWARI UTARA KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelaksanaan,Redistribusi Tanah dan Tanah Ulayat |
 | PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PASCA LEGALISASI ASET PADA MASYARAKAT TRANSMIGRAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DI DESA SRIDADI, KECAMATAN BUAY MADANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legaliasai Aset,Literasi Finansial,Masyarakat Transmigran,Sertipikat Hak Atas Tanah |
 | PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL JOGJA-BAWEN I DAN DAMPAK POLA PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI (Studi Kasus: Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pemanfaatan,pengadaan tanah,pola penghidupan,uang ganti kerugian |
 | PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Relokasi,Kawasan Rawan Longsor,Tanah Kas Desa |
| PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Rawan Longsor,Tanah Kas Desa |
| PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Relokasi,Kawasan Rawan Longsor,Tanah Kas Desa |
 | Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi Kebijakan Pengadaan dan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Transmigrasi - Setara Press - 2006 - Pengadaan Tanah,Tanah Transmigrasi |
 | LAUT BERCERITA - Kepustakaan Populer Gramedia - 2022 - Fiksi Indonesia |
 | KUUBAH DUNIAKU ANTARA IMAJINASI DAN KENYATAAN - Lembaga Ladang Kata - 2023 - Insipirasi dan Pemikiran Manusia |
