Blangko Dalam Masalah BPN & IPPAT Dalam Aksara Nomor 4.88.VIII

PP. Ini: Pernyataan Sutjipto,SH Tidak Berdasar PP.Ini dalam Sorotan Nomor 1.85.VIII

Akibat dari Kep.MK Bau Anyir Uang SABH Nomor 3.123.XI

Keputusan MK Pasal 66 UUJN SRC.Dikartu Merah Nomor 1.121.XI

Cakum PP. Ini Terpilih Plus-minus Permenkum & HAM Tentang Pengesahan PT Nomor 3.99.IX

Diklat PPAT "Pertempuran" Baru Pasal 15.2.f nomor 7.79.VII

Posisi Notaris Setelah Putusan MK Paket VS SKS Nomor 12.84.VII

Masih Ada 12.000 Untuk PPAT Ketua Umum IPPAT Dalam Rebutan

PENGARUH ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI

PENERAPAN STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

Characteristics of Paleotsunami Sediments, A Case Study in Cilacap and pangandaran Coastal Areas, Jawa, Indonesia - Interstratified Illite/Montmorillonite in Kamojang Geothermal field Indonesia - Geotectonic Configuration of kulon progo Area,Yogyakarta - Characteristics and origin of Sedimentary-Related Manganese Layers in Timor island,Indonesia

Studi Alokasi Proyek Redistribusi Tanah Swadaya dalam mendukung PPAN di Kab.Lebak Prop.Banten

Implikasi aspek tata guna tanah terhadap persebaran jumlah sertipikat tanah di kab.wonosobo prop.jawa tengah

Perspektif petani miskin terhadap progam redistribusi tanah dan legalisasi aset di pesisir Kec.Puring kab.Kebumen

Kursus Penyegaran Instruktur Ilmu Ukur Tanah

Penyelesaian Tanah-tanah bekas kesultanan di cirebon Prop.Jawa Barat

Kajian sel sedimen (sediment cell)melalui integrasi sistem informasi geografis dan citra penginderaan jauh sebagai acuan penataan ruang pesisir jawa tengah dan jawa timur.

Pemberian Hak Atas Tanah Perairan Kota Banjarmasin Kaslimantan Selatan

Manajemen konflik petani miskin akibat kebijakan pertanahan (studikasus di kab.Jember)

Pengaburan Batas Negara dan upaya pencegahannya di Wilayah entikong kab.sanggau kalimanta barat