Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem

Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah

Penegakan Hukum Lingkungan

Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia

Reliabilitas dan Validitas

PENGARUH VARIABEL PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Iventerarisasi alas hak atas tanah sebagai instrumen penangkal konflik pertanahan (studi di kota semarang Prop.Jawa Tengah.)

Pengembangan Sikap Entrepreneurship dan Intrapreneurship

Panduan dan Analisis Valuasi Ekonomi - Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Wakaf dan Kesejahteraan Umat - Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan

Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi

Pengantar Studi Penelitian Kebijakan

Teori-Teori Sosial (Observasi Kritis Terhadap Para Filosof terkemuka

Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Metode Analisis Teks dan Wacana

Scientific Instruments Laboratory Apparatus

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.