PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 814 K/Pdt/2009)

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN

PENGARUH PERKEMBANGAN FISIK KOTA TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH MASSAL SWADAYA POLA AJUDIKASI Dl KELURAHAN SUKOW INANG UN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGE TAN

SISTEM PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

REKLAMASI PANTAI DI KECAMATAN FAKFAK KABUPATEN FAKFAK PROPINSI IRIAN JAYA

PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN BISNIS PROPERTI DI KABUPATEN SLEMAN

PENGARUH FLUKTUASI SUKU BUNGA KREDIT BANK, NILAI TUKAR RUPIAH DAN LAJU INFLASI TERHADAP JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

STUDI KOMPARASI MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI LABORATORIUM DESA DAN BUKAN LABORATORIUM DESA DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA MURHUM DIKECAMATAN KENDARI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Laporan Hasil Penelitian Strategis Tahun 2016 Buku II

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang

Hak pengelolaan menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)

Aspek Legal Properti teori, Contoh, Dan Aplikasi

Hukum Agraria Indonesia

Pisau Bermata Dua Menuju Cita TKI Yang Bermartabat Dan Bermanfaat

Penentuan Tehnis Untuk Penentuan Wilayah Yang Di lindungi. publikasi No. 201

PEDOMAN TEHNIS UNTUK PENENTUAN WILAYAH YANG DILINDUNGI. PUBLIKASI No. 201

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah.