PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: indun
KATA KUNCI: indun
 | KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (KAJIAN KOMPARATIF TIGA PERIODE PELAKSANAAN; ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ORDE REFORMASI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Reforma Agraria,Produk hukum kebijakan,Tata Kelola Pertanahan |
 | PEMANFAATAN APLIKASI INFORMASI WARKAH(i-WAK) UNTUK SISTEM PENGARSIPAN WARKAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Buku Tanah,Tehnologi Informasi,Aplikasi Informasi Warkah,iWak) |
 | PELAKSANAAN PENCATATAN BLOKIR (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Blokir Sertipikat,Pemblokiran |
 | STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Problematika,Hak Komunal,Masyarakat Hukum Adat |
 | PENCETAKAN SAWAH BARU DAN PUNGUTAN ASET TANAH PETANI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN (STUDI DESA MASTA KEC. BAKARANGAN KAB. TAPIN KALIAMNTAN SELATAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penataan Pertanahan,Cetak Sawah,Ketahanan Pangan,Berkelanjutan |
 | PENENTUAN LOKASI POTENSIAL PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA SOLOL PROVINSI SUMATERA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Alih Fungsi Lahan,Sawah,Lahan Pertanian pangan berkelanjutan |
 | KETERSEDIAAN TANAH SAWAH UNTUK PERTANIAN PANGAN DI KECAMATAN BANGUNTAPAN, KASIHAN DAN SEWON KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Sebaran Tanah,Ketersediaan Tanah,Sawah berkelanjutan,Sawah berpotensi diskonversi |
 | ANALISIS PEMGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUANAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KELURAHAN BINTARORE, KECAMTAN UJUNG BULU, KABUPATEN BULUKAMBA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,Sempadan Pantai |
 | Hak Pengelolaan Tanah Pelabuhan Menurut Sistem UUPA - Tanah pelabuhan |
 | Kedudukam Politik hukum Agraria Dalam Menunjang Pembangunan Nasional Sebagai pengamalan pancasila dan UUD 1945 - Politik Hukum Agraria |
 | Pembebasan Tanah Adat Menurut Versi UUPA Dalam Pembangunan Daerah Dan nasional - Fakultas hukum Universitas Tanjungpura - 1988 - Pembebasan Tanah |
 | SIstem Hukum Agraria Di Indonesia - Konggres Ilmu Pengetahuan Nasional Nasional Ke III - 1981 - Sistem Hukum Agraria |
 | Pandangan Dan Sikap UUPA Dalam Pembangunan Hukum Agraria Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Dan Peranan Yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah - Sikap UUPA |
 | Sertipikat Tanah Dan Hak Hak Tanah Lainnya Sebagai Jaminan - Sertipikat Tanah |
 | Pendelegasian Wewenang Menurut P.M.D.N No.6 Tahun 1972 sudah tidak efektif lagi dengan keluarnya Keppres no.26 Tahun 1988 Dan KEPPRES No.44 Tahun 1993 - KEPPRES NO44 Tahun 1993 |
 | Makalah AP PARLINDUNGAN
.Kawasan Siap Bangunan
2.Realokasi Tata Lahan dalam Pembangunan Wilayah terpadu Jambi - Kawasan Siap Bangun |
 | Makalah AP PARLINDUNGAN Berkaitan dengan UUPA dan Hak Atas Tanah - UUPA dan Hak Hak Atas Tanah |
 | Makalah AP PARLINDUNGAN Berkaitan dengan Hak Tanggungan dan Rumah Susun - Rumah Susun |
 | Seminar Nasional Pembangunan pertanian Dan Pedesaan Sumatera Menggiatkan Pelaksanaan Landreform Di Indonesia - Lamdreform |
 | Seminar Nasional Penataan Ruang Menghadapi PJP-II Penataan Ruang Dan Pelaksanaannya Di Daerah - Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara - 1995 - Penataan Ruang |
