STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENCETAKAN SAWAH BARU DAN PUNGUTAN ASET TANAH PETANI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN (STUDI DESA MASTA KEC. BAKARANGAN KAB. TAPIN KALIAMNTAN SELATAN)

PENENTUAN LOKASI POTENSIAL PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA SOLOL PROVINSI SUMATERA BARAT

KETERSEDIAAN TANAH SAWAH UNTUK PERTANIAN PANGAN DI KECAMATAN BANGUNTAPAN, KASIHAN DAN SEWON KABUPATEN BANTUL

ANALISIS PEMGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUANAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KELURAHAN BINTARORE, KECAMTAN UJUNG BULU, KABUPATEN BULUKAMBA

Hak Pengelolaan Tanah Pelabuhan Menurut Sistem UUPA

Kedudukam Politik hukum Agraria Dalam Menunjang Pembangunan Nasional Sebagai pengamalan pancasila dan UUD 1945

Pembebasan Tanah Adat Menurut Versi UUPA Dalam Pembangunan Daerah Dan nasional

SIstem Hukum Agraria Di Indonesia

Pandangan Dan Sikap UUPA Dalam Pembangunan Hukum Agraria Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Dan Peranan Yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah

Sertipikat Tanah Dan Hak Hak Tanah Lainnya Sebagai Jaminan

Pendelegasian Wewenang Menurut P.M.D.N No.6 Tahun 1972 sudah tidak efektif lagi dengan keluarnya Keppres no.26 Tahun 1988 Dan KEPPRES No.44 Tahun 1993

Makalah AP PARLINDUNGAN .Kawasan Siap Bangunan 2.Realokasi Tata Lahan dalam Pembangunan Wilayah terpadu Jambi

Makalah AP PARLINDUNGAN Berkaitan dengan UUPA dan Hak Atas Tanah

Makalah AP PARLINDUNGAN Berkaitan dengan Hak Tanggungan dan Rumah Susun

Seminar Nasional Pembangunan pertanian Dan Pedesaan Sumatera Menggiatkan Pelaksanaan Landreform Di Indonesia

Seminar Nasional Penataan Ruang Menghadapi PJP-II Penataan Ruang Dan Pelaksanaannya Di Daerah

Makalah AP PARLINDUNGAN Berkaitan Dengan Hak Tanggungan

Makalah AP PARLINDUNGAN Berkaitan dengan Hak Atas Tanah

Makalah AP PARLINDUNGAN Berkaitan dengan Penguasaan dan Konsolidasi Tanah